HOTELBET slot preparation.lsrs.luslot

Sikap Tegas Presiden: Menindak Fenomena ‘Raja Kecil’ yang Sulit Disentuh di Birokrasi

Redaksi Bara News

- Redaksi

Jumat, 18 September 2026 - 04:59 WIB

50125 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, 18 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyoroti adanya hambatan struktural di dalam tubuh birokrasi pemerintahan yang ia sebut sebagai fenomena ‘raja kecil’. Dalam sebuah kesempatan bincang publik, Presiden mengungkapkan keresahannya terhadap oknum birokrat yang sulit disentuh dan cenderung menghambat sinkronisasi kebijakan antar kementerian maupun lembaga.

Presiden menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, di mana ia pernah kesulitan berkomunikasi dengan menteri lain dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Menurutnya, terdapat ego sektoral yang sangat kuat, bahkan ia mengaku sempat tidak ditemui oleh seorang menteri selama satu tahun meski telah berupaya menjalin koordinasi secara formal melalui surat. Fenomena ini, menurut Presiden, menciptakan deep state di mana birokrasi seolah berjalan sendiri tanpa mau diatur oleh pimpinan politik yang memiliki masa jabatan terbatas.

Kepala Negara menegaskan bahwa tantangan ini sangat merugikan efektivitas pemerintahan, karena masyarakat cenderung menyalahkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas kegagalan sinkronisasi yang sebenarnya terjadi di level teknis. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden menekankan perlunya standar baru bagi pejabat tinggi, termasuk rencana pembentukan akademi khusus bagi Dirjen sebelum menduduki jabatan guna memastikan pemahaman terhadap visi besar pemerintahan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain persoalan birokrasi, Presiden juga memaparkan pencapaian pemerintahannya yang telah menyelesaikan 121 masalah krusial dalam kurun waktu 21 bulan kerja. Salah satu fokus utamanya adalah penghapusan utang bagi petani yang telah terbelit selama puluhan tahun, serta upaya restrukturisasi lembaga keuangan negara, Danantara, agar mampu bersaing sebagai lembaga pengelola dana abadi berskala global yang melampaui kapasitas Temasek. Presiden berkomitmen untuk terus memangkas birokrasi yang lambat dan berbelit agar kepentingan publik, terutama masyarakat kecil, dapat terlayani dengan lebih cepat dan berkeadilan. (*)

Berita Terkait

Dinilai Minim Prestasi, KAMAKSI Minta Gubernur Pramono Anung Copot Kadisparekraf DKI Jakarta Andhika Permata
Operasi SAR Jurnalis di Selat Sunda Resmi Dihentikan Tanpa Hasil
Prabowo Tegaskan Prioritas Pemulihan Aset Negara Dibandingkan Hukuman Mati bagi Koruptor
JKN Defisit, Alarm Bahaya bagi Keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional
Ada Apa di Balik Pencopotan Mendadak Purbaya dari Kabinet?
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Sikat Koruptor dan Kembalikan Aset Negara ke Rakyat
TVS Bidik Ekspansi Industri Hijau Indonesia, Tantangan Hilirisasi Menanti
Presiden Prabowo Nyatakan Perang Terhadap Karhutla, Ancam Cabut Izin Korporasi hingga Pidana Terorisme Ekologi

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 05:12 WIB

Dugaan Praktik Peras Mahasiswa Baru Jalur Mandiri di Universitas Jenderal Soedirman

Jumat, 18 September 2026 - 04:52 WIB

Rocky Gerung Soroti Peran Kecerdasan Buatan dalam Memberantas Korupsi dan Inovasi Akademik

Jumat, 18 September 2026 - 04:37 WIB

Dugaan Keterlibatan Lingkaran Dekat Menteri dalam Kasus Suap Pengurusan HGB di Bogor

Jumat, 18 September 2026 - 04:33 WIB

Guntur Romli Desak KPK Usut Tuntas Aliran Dana Korupsi di Kementerian ATR/BPN

Jumat, 18 September 2026 - 04:17 WIB

Kritik Tajam Penanganan Suap ATR/BPN, Momentum Menjerat Aktor Intelektual Dinilai Hilang

Rabu, 16 September 2026 - 03:13 WIB

KPK Dalami Keterlibatan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam Pusaran Suap HGB Summarecon

Rabu, 16 September 2026 - 03:09 WIB

Kepercayaan Menteri Nusron Wahid Terseret Kasus Korupsi Pengurusan HGB di Bogor

Rabu, 16 September 2026 - 03:04 WIB

Kongkalingkong Izin HGB: KPK Ciduk Presdir Summarecon, Pejabat ATR/BPN, hingga Politisi

Berita Terbaru