slot preparation.lsrs.lu

Ada Apa di Balik Pencopotan Mendadak Purbaya dari Kabinet?

Redaksi Bara News

- Redaksi

Jumat, 18 September 2026 - 04:40 WIB

50241 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA |  Keputusan mendadak Presiden untuk mencopot Purbaya di tengah berlangsungnya rapat di DPD telah memicu perdebatan sengit mengenai etika dalam pemerintahan dan tata kelola kabinet. Peristiwa yang terjadi pada pertengahan September 2026 ini menuai sorotan karena dilakukan saat menteri yang bersangkutan tengah memaparkan data penting terkait penegakan hukum terhadap perusahaan asing di Indonesia.

Informasi ini dikutip dari kanal Okezone pada Jumat, 18 September 2026, yang menyoroti kritik tajam dari berbagai pihak terkait mekanisme pergantian menteri tersebut. Sejumlah pengamat politik menilai bahwa cara pemberhentian yang tiba-tiba ini telah mengabaikan etika bangsa Timur dan mencerminkan adanya fenomena civility war atau perang kesantunan dalam dinamika kekuasaan saat ini.

Di satu sisi, pihak yang mendukung kebijakan pemerintah berpendapat bahwa pergantian tersebut adalah hak prerogatif mutlak Presiden yang dapat dilakukan kapan saja demi kepentingan tim. Pertumbuhan ekonomi yang dinilai cukup baik dan kondisi fiskal yang stabil tidak lantas menjadi penghalang bagi Presiden untuk melakukan perombakan jika dirasa perlu adanya keseimbangan baru di dalam kabinet.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, kritik dari sisi etika pemerintahan tetap menguat. Pengamat menilai bahwa hak prerogatif tidak boleh dipahami sebagai kewenangan absolut yang mengesampingkan nilai moral dan norma kesantunan. Tindakan mencopot pejabat saat ia sedang menjalankan tugas negara di depan lembaga legislatif dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap public trust dan reputasi pemerintahan.

Ketegangan ini semakin kompleks karena adanya dugaan bahwa langkah Purbaya dalam melakukan perombakan birokrasi dan keberaniannya dalam mengoreksi zona nyaman di kementerian terkait memicu resistensi. Gaya komunikasi yang dinilai terlalu terbuka dan ceplas-ceplos juga disebut-sebut menjadi salah satu faktor yang membuat posisinya rentan dalam peta politik kabinet. Kini, publik masih menanti kejelasan lebih lanjut mengenai arah kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh penggantinya setelah gejolak rotasi mendadak ini. (*)

Berita Terkait

Hasto Kristiyanto Minta Aparat Usut Tuntas Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Presiden
Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Diusut Tuntas
YUSRIL Sebut Prabowo Tahu Penangkapan Jenderal Listyo, Tegaskan Kasus Penyadapan Ilegal Bukan Makar
Sikap Kritis PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo dan Polemik Pemakzulan Wakil Presiden
Bareskrim Polri Tetapkan Kepala Staf Kepresidenan dan Dua Perwira Tinggi Sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal
Dugaan Penyadapan Presiden dengan Spyware Canggih Seret Sejumlah Jenderal, Terungkap karena Operator Melapor
Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Unsur Makar
Bareskrim Tetapkan Tiga Jenderal Polri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 15:27 WIB

Listrik Mati Hidup di Blangkejeren Tak Kunjung Stabil, PLN Pusat Diminta Evaluasi Kinerja Jajaran Bawahannya

Rabu, 4 November 2026 - 13:34 WIB

Ironi Gagal Bayar Puluhan Miliar, BPKK Gayo Lues Malah Bobol Kas Daerah demi Kelebihan Bayar TPK!

Rabu, 4 November 2026 - 12:42 WIB

Satgas TMMD Kerjakan Pembuatan Gorong gorong di titik Tiga

Rabu, 4 November 2026 - 03:15 WIB

Longsor di Tiga Titik Tutup Total Jalan Lintas Kutacane-Blangkejeren, Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Tak Bisa Melintas

Selasa, 3 November 2026 - 15:39 WIB

Normalisasi Sungai Jadi Kunci di Gayo Lues, Jembatan Putus Hambat Evakuasi Warga

Selasa, 3 November 2026 - 15:32 WIB

Ratusan Hektare Sawah di Gayo Lues Kembali Panen Pascabencana Banjir 2025

Selasa, 3 November 2026 - 15:19 WIB

Pemkab Gayo Lues Kebut Penyerapan Dana TKD untuk Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

Selasa, 3 November 2026 - 15:14 WIB

Pemkab Gayo Lues Berpacu dengan Waktu di Tengah Keterbatasan Anggaran untuk Pulihkan Infrastruktur Pascabencana

Berita Terbaru