ACEH SINGKIL, 10 Oktober 2025 — Desakan agar Bupati Aceh Singkil segera mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindag dan UKM) kian menguat. Lembaga Lauser Aceh, melalui ketuanya Alexander H. A., menyatakan bahwa sudah saatnya dilakukan pergantian pucuk pimpinan di dinas tersebut, menyusul berbagai temuan lapangan dari sejumlah LSM dan kelompok aktivis yang menyoroti kinerja dan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat bersangkutan.
Menurut Alexander, sejumlah laporan yang diterima pihaknya mengindikasikan lemahnya kinerja dan adanya potensi pelanggaran etika pemerintahan. Salah satu temuan paling mencolok adalah terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat yang dinilai tidak adil dan sarat kepentingan politik.
Dijelaskan bahwa ketika masyarakat mengajukan permohonan bantuan atau dukungan terkait usaha kecil dan menengah, respons dari pihak dinas justru tidak mendukung. “Ada warga yang datang minta bantuan, dijawab bahwa barang-barang yang tersedia itu semua adalah aspirasi dari DPR. Lalu bagaimana nasib masyarakat yang tidak terafiliasi dengan DPR? Apakah mereka tidak berhak dibantu?” kata Alexander, yang akrab disapa Bang Alex.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh, ia menilai kondisi semacam ini menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara pemerintah dan rakyatnya. Bantuan yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru terkesan menjadi alat distribusi politik yang hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan pihak-pihak tertentu. Hal ini disebut berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan institusi yang seharusnya menjadi motor pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Bang Alex mempertanyakan apakah negara ini telah berubah menjadi milik kelompok tertentu atau dikuasai kepentingan sempit konspiratif di lingkar kekuasaan. Ia menekankan bahwa jika pola seperti ini terus dibiarkan, maka semangat pemerataan pembangunan dan keadilan sosial hanya akan menjadi slogan kosong.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk ikut memantau dan menyelidiki dugaan penyimpangan yang terjadi di tubuh Disperindag dan UKM Aceh Singkil. Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya dijadikan modal statistik pembangunan atau komoditas politik menjelang pemilu. “Rakyat harus menjadi subjek utama dari pembangunan, bukan hanya jadi pelengkap laporan atau angka-angka di atas kertas,” pungkasnya.
Desakan untuk mencopot kepala dinas ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi Bupati Aceh Singkil sebagai kepala pemerintahan daerah. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja setiap dinas, menurut Alexander, bukan hanya bagian dari tata kelola yang baik, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap warga yang telah mempercayakan mandat kepemimpinan. (TIM)
