BANDA ACEH | Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan di sejumlah wilayah Provinsi Aceh. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi kelancaran distribusi bantuan dan mobilitas masyarakat pasca sejumlah bencana yang melanda kawasan tersebut. Meski demikian, sejumlah titik sudah menunjukkan progres perbaikan yang signifikan berkat kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, serta dukungan dari pemerintah pusat.
Jembatan Krueng Meureudu yang menghubungkan wilayah Pidie Jaya dan Bireuen telah mulai berfungsi secara terbatas sejak Jumat lalu. Jalur ini merupakan salah satu penghubung utama antarwilayah di pesisir utara Aceh. Perbaikan aspal dan penyesuaian struktur jembatan masih terus dilakukan agar kendaraan dapat melintas dengan lebih aman. Sementara itu, infrastruktur jalan nasional lainnya yang menghubungkan ke jalan-jalan kecamatan di kawasan ini terus dikejar penyelesaiannya.
Di jalur tengah Aceh, yakni Jalan Pidie menuju Aceh Tengah melalui Geumpang–Pameu–Simpang Uning yang termasuk dalam kategori jalan nasional, teridentifikasi masih dalam kondisi terputus. Meski demikian, pada jalur antara Geumpang dan Pameu sudah dapat dilalui kendaraan roda empat hingga ke Kecamatan Rusip Antara. Namun, akses lanjutan menuju Kota Takengon masih belum bisa ditembus karena kerusakan berat pada beberapa titik jalan dan jembatan. Tiga jembatan di wilayah ini dilaporkan putus dan proses penanganan masih berfokus pada pembersihan besar-besaran dari Kabupaten Pidie ke Aceh Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akses jaringan jalan nasional Aceh Tengah menuju Nagan Raya melalui rute Lhok Seumot–Jeuram dinyatakan sudah bisa dilalui oleh sepeda motor. Bagian yang masih menjadi perhatian utama adalah sambungan dari ujung jembatan Krueng Beutong ke arah Lhok Seumot. Pekerjaan perbaikan dan penimbunan terus dilakukan untuk mempercepat fungsi jalan secara menyeluruh. Pemerintah menargetkan seluruh perbaikan pada ruas ini akan rampung pada 17 Desember 2025, agar pengiriman bantuan dan aktivitas masyarakat dapat berjalan secara normal.
Di wilayah selatan Aceh, akses jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Gayo Lues dengan Aceh Tenggara melalui Kota Kutacane juga masih terkendala. Selain dua jembatan yang dilaporkan rusak parah, badan jalan pada sejumlah lokasi mengalami longsor dan amblas. Pemerintah melakukan penimbunan di sejumlah titik serta pemasangan jembatan bailey sebagai solusi cepat. Satu titik jalan, tepatnya di ruas STA14+400, telah berhasil disambungkan kembali dan kini bisa dilalui kendaraan roda dua dan empat sejak Sabtu.
Sebagai bagian dari upaya percepatan normalisasi jalur transportasi, pemerintah daerah bersama Pos Pendamping Nasional memfokuskan pengerjaan pada empat jembatan darurat atau bailey. Tiga di antaranya terletak di Kabupaten Bireuen. Jembatan pertama, Teupin Reudeup, mencatat kemajuan signifikan dengan progres mencapai 90 persen. Jembatan ini merupakan penghubung utama dari Bireuen ke Lhokseumawe. Jembatan kedua, Kutablang, yang juga berada di Bireuen, baru mencapai 40,7 persen per tanggal 13 Desember, meningkat dari 28 persen sehari sebelumnya. Jembatan ketiga, Teupin Mane, yang menghubungkan Bireuen dengan Takengon, hampir selesai pengerjaannya dengan progres 92 persen.
Sementara itu, jembatan keempat, yaitu Jeurata di Kabupaten Aceh Tengah, masih dalam tahap awal pembangunan. Jembatan ini dirancang dengan panjang bentang 48 meter untuk menghubungkan Pidie dengan Takengon. Namun, perkembangannya masih berada di angka 1 persen. Hambatan utama terletak pada akses kendaraan berat ke lokasi tersebut yang belum terbuka, sehingga logistik pembangunan belum dapat diangkut secara maksimal.
Kendala lain yang dihadapi di lapangan adalah kondisi cuaca yang tidak menentu. Curah hujan tinggi berpotensi menunda penyelesaian pembangunan jembatan darurat dan pekerjaan jalan lainnya. Meski demikian, personel gabungan dari berbagai institusi yang terlibat tetap bekerja siang malam agar jalur-jalur utama segera tersambung kembali. Harapannya, begitu akses pulih, distribusi bantuan logistik dapat berlangsung lebih cepat, dan masyarakat terdampak dapat menerima bantuan lebih merata serta dapat kembali melanjutkan aktivitas ekonomi dan sosial secara normal. (*)
