Gayo Lues. Baranews – Beredarnya surat yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gayo Lues memicu kegelisahan di kalangan aparatur sipil negara, Senin (18/5/2026). Dokumen bernomor B.800.1.2/57/BKPSDM/V/2026 itu tersebar cepat melalui grup percakapan pegawai dan sempat diyakini sebagai surat resmi karena menggunakan kop instansi serta format administrasi pemerintahan yang menyerupai dokumen asli.
Situasi tersebut langsung memunculkan spekulasi di internal birokrasi. Sejumlah pejabat dan ASN disebut mulai mempertanyakan kebenaran isi surat yang beredar luas di lingkungan pemerintahan. Di tengah situasi itu, isu pergeseran jabatan pun ikut berkembang dan memunculkan keresahan di kalangan pegawai.
Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Gayo Lues, Abdul Wahab, akhirnya memberikan klarifikasi dan memastikan surat tersebut bukan produk resmi instansinya. Ia menegaskan BKPSDM tidak pernah mengeluarkan dokumen sebagaimana yang beredar di tengah masyarakat dan kalangan ASN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pihak kami tidak ada mengeluarkan atau membuat surat tersebut. Surat itu palsu. Ada oknum yang dengan sengaja mau membuat kisruh di lingkungan pemerintahan,” ujar Abdul Wahab saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Ia mengaku prihatin atas munculnya dokumen palsu yang dinilai telah mengganggu stabilitas kerja birokrasi. Menurutnya, kegaduhan semacam itu membuat pejabat eselon dan ASN kehilangan fokus dalam menjalankan tugas karena dibayangi ketidakpastian.
“Kami sangat menyayangkan hal seperti ini. Ini bisa mengganggu pekerjaan dan membuat pejabat tidak fokus bekerja,” katanya.
Di lapangan, keresahan memang sempat terasa di sejumlah kantor pemerintahan. Beberapa ASN mengaku terkejut setelah menerima salinan surat tersebut. Tidak sedikit yang mencoba mencari kepastian dengan menghubungi rekan kerja maupun pejabat terkait untuk memastikan kebenarannya.
Kemunculan surat palsu ini dinilai bukan sekadar tindakan iseng. Penggunaan identitas lembaga resmi pemerintah menunjukkan adanya upaya yang terstruktur untuk menciptakan kegaduhan di tengah birokrasi. Apalagi, format surat yang menyerupai dokumen negara mengindikasikan pelaku memahami pola administrasi pemerintahan.
Fenomena semacam ini juga memperlihatkan rentannya ruang birokrasi terhadap penyebaran informasi palsu. Dalam situasi tertentu, isu yang menyangkut birokrasi dan jabatan kerap dimanfaatkan untuk memunculkan tekanan psikologis, memecah konsentrasi kerja aparatur, hingga membuka ruang kepentingan tertentu di balik kegaduhan yang sengaja diciptakan.
BKPSDM meminta seluruh ASN tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Seluruh kebijakan pemerintahan, kata Abdul Wahab, memiliki mekanisme resmi dan tidak dilakukan melalui dokumen yang tidak dapat diverifikasi.
“Surat tersebut bukan kami yang keluarkan. Kepada ASN yang merasa terganggu, kami harap klarifikasi ini menjadi penegas agar semuanya kembali tenang dan bekerja seperti biasa,” ujarnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan pemalsuan dokumen yang mencatut nama institusi pemerintah. Publik pun menunggu langkah lanjutan dari pemerintah daerah untuk menelusuri pihak yang berada di balik penyebaran surat tersebut. Sebab, jika dibiarkan tanpa penanganan serius, praktik serupa dikhawatirkan kembali terulang dan semakin merusak wibawa birokrasi pemerintahan di Gayo Lues. (J.porang)
