NEW DELHI — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melontarkan pernyataan bernada tegas di hadapan para pemimpin negara anggota BRICS dalam sesi terbatas Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu, 12 September 2026. Di tengah dinamika geopolitik dunia yang kian terpolarisasi, Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak akan membiarkan kedaulatan negaranya didikte oleh kekuatan atau blok kekuasaan tertentu.
Dalam forum yang merepresentasikan separuh populasi manusia tersebut, Prabowo menyoroti pentingnya kemandirian nasional sebagai fondasi utama dalam menjaga perdamaian dunia. Ia menyatakan bahwa ketahanan suatu bangsa harus dimulai dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, mencakup ketahanan pangan, pasokan energi, pendidikan, hingga upaya sistemik dalam menyejahterakan masyarakat. Bagi Prabowo, ketahanan yang kokoh di dalam negeri adalah kunci agar sebuah negara tidak mudah ditekan atau dijadikan objek kepentingan negara adidaya.
Prabowo pun secara terang-terangan mengkritik praktik politisasi ekonomi global. Ia menyerukan agar perdagangan internasional dan sistem mata uang tidak dipersenjatai atau dijadikan alat untuk menekan negara berkembang. Menurutnya, lembaga keuangan internasional perlu berevolusi agar lebih responsif terhadap kebutuhan negara-negara Global South, termasuk dalam akses yang lebih adil terhadap sumber daya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh, Presiden menekankan perlunya reformasi besar-besaran pada sistem multilateral, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia memandang PBB sebagai satu-satunya wadah di mana seluruh negara berdiri sebagai pihak yang setara, namun lembaga tersebut harus diubah agar lebih representatif dan mampu memberikan hasil konkret. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota baru BRICS, menurut Prabowo, menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarnegara berkembang guna membentuk institusi global yang lebih inklusif, adil, dan tidak bias terhadap kepentingan kekuatan tertentu. (*)
