JAKARTA | Pemerintah Singapura secara resmi melayangkan notifikasi kepada sejumlah perusahaan terkait dugaan keterlibatan dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Langkah tegas negara tetangga ini memicu urgensi terkait batasan yurisdiksi hukum internasional di tengah upaya intensif Indonesia menanggulangi titik api di enam provinsi prioritas.
Dalam merespons tekanan diplomatik tersebut, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini tetap pada optimalisasi operasi di lapangan. Sebanyak lebih dari 69.000 personel gabungan Satgas Darat dan Satgas Udara dikerahkan guna memadamkan api, terutama di wilayah lahan gambut yang memiliki tingkat kesulitan pemadaman tinggi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara terdampak untuk memastikan koordinasi berjalan di bawah kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.
Pakar hukum internasional menilai bahwa notifikasi dari Singapura memiliki batasan yurisdiksi yang jelas. Secara hukum, otoritas Singapura hanya memiliki wewenang penegakan hukum di wilayah domestik mereka, termasuk terhadap perusahaan yang beroperasi di Singapura meskipun memiliki unit bisnis atau investasi di Indonesia. Meski demikian, isu asap lintas batas ini menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperkuat penegakan hukum nasional demi mencegah berulangnya bencana ekologis yang merugikan hubungan diplomatik regional. Hingga saat ini, pemerintah terus membuka ruang bagi bantuan internasional, termasuk dukungan teknis dari negara-negara mitra untuk mempercepat proses pemadaman melalui operasi Water Bombing dan modifikasi cuaca. (*)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
