slot preparation.lsrs.lu https://turistskola.edu.rs/

Jadi Tersangka Korupsi CSR BI Rp 28 Miliar Tak Ditahan, Dua Anggota DPR Malah Melenggang Lagi ke Senayan

Redaksi Bara News

- Redaksi

Rabu, 28 Oktober 2026 - 00:31 WIB

50404 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Potret bobroknya integritas wakil rakyat kembali dipertontonkan di Senayan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan kembali memanggil dua anggota DPR RI, Satori dan Heri Gunawan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan pencucian uang dana bantuan sosial Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ironisnya, penetapan tersangka itu sudah diumumkan secara resmi sejak Agustus 2025, namun hingga akhir Oktober 2026 ini, keduanya belum juga ditahan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Selasa (27/10/2026) hanya berdalih penyidik masih mematangkan proses dan akan segera menjadwalkan ulang pemeriksaan.

Kelambanan penegakan hukum ini menjadi preseden buruk. Di saat publik menunggu ketegasan, dua legislator yang diduga merampok uang negara belasan miliar rupiah justru tetap leluasa menjalankan tugas sebagai wakil rakyat untuk periode 2024-2029. Keduanya berhasil terpilih kembali. Satori yang sebelumnya di Komisi XI kini pindah ke Komisi VIII, sementara Heri Gunawan yang juga mantan Komisi XI kini di Komisi II. Sebuah ironi, tersangka korupsi CSR masih bisa menentukan kebijakan negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sikap abai terhadap hukum juga ditunjukkan keduanya dengan mangkir dari panggilan KPK. Heri Gunawan tidak memenuhi panggilan pada Kamis (11/6/2026), disusul Satori yang mangkir pada Senin (31/8/2026). Arogansi kekuasaan dipertontonkan terang-terangan di depan lembaga antirasuah.

Kasus ini bermula dari kewenangan Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 yang memiliki hak menyetujui rencana anggaran tahunan BI dan OJK. Kewenangan itu diduga dijadikan alat pemerasan. Berdasarkan temuan KPK, dalam Rapat Kerja setiap November pada 2020, 2021, dan 2022, terjadi pemufakatan jahat. BI sepakat mengucurkan 10 kegiatan per tahun per anggota, OJK 18 hingga 24 kegiatan per tahun. Dana itu disalurkan melalui yayasan-yayasan yang dikelola rumah aspirasi masing-masing anggota dewan, namun faktanya pada 2021-2023 yayasan tersebut tidak pernah melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana proposal.

Modusnya licik dan terstruktur. Heri Gunawan diduga menampung Rp 15,86 miliar melalui empat yayasan kelolaannya, dengan rincian Rp 6,26 miliar dari BI, Rp 7,64 miliar dari OJK, dan Rp 1,94 miliar dari mitra lain. Uang haram itu kemudian dicuci melalui skema TPPU dengan membuka rekening penampung baru secara setor tunai, lalu dipakai untuk kepentingan pribadi mulai dari pembangunan rumah makan, gerai minuman, hingga pembelian tanah, bangunan, dan kendaraan roda empat.

Satori tak kalah rakus. Ia tercatat menerima Rp 12,52 miliar melalui delapan yayasan, dengan rincian Rp 6,30 miliar dari BI, Rp 5,14 miliar dari OJK, dan Rp 1,04 miliar dari mitra lain. Uang itu diputar untuk deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, hingga kendaraan roda dua. Bahkan untuk menghilangkan jejak, Satori meminta salah satu bank daerah merekayasa transaksi perbankan agar penempatan deposito tidak terdeteksi di rekening koran.

Lebih mengejutkan, dalam pemeriksaan, Satori mengungkap sebagian besar anggota Komisi XI lainnya turut menikmati aliran dana bantuan sosial tersebut, mengindikasikan korupsi ini bersifat kolektif dan sistemik.

Atas perbuatannya, keduanya dijerat Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Jika KPK masih membiarkan dua tersangka korupsi CSR berkeliaran tanpa penahanan dan tetap duduk di kursi parlemen, maka yang dirampok bukan hanya uang BI dan OJK, tapi juga kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi itu sendiri. (*)

Berita Terkait

Prof Dr Sutan Nasomal : Temuan 570.000 Kasus HIV/AIDS, Menkes RI Harus Lakukan Pencegahan HIV/AIDS Bersama POLRI TNI Dan Ulama Serentak di Seluruh Indonesia
Berani Jujur Hancur: Fahd Arafiq Bongkar Dugaan Intervensi dan Pencabutan Hak Berobat di Internal KPK
Kapolri Dukung Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Seluruh Indonesia
Wacana Relokasi Badak Jawa Dikaitkan dengan Tambang Emas, Fakta Hukum dan Lokasi Bicara Lain
Tiga Rakit Dompeng PETI di Tebo Dimusnahkan, Polisi Buru Pemilik Peralatan
Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Picu Polemik, Warga Curiga Ada Kepentingan Tambang Emas di Ujung Kulon
BKN Buka Pembuatan Akun SSCASN, Pendaftaran CPNS 2026 Ditargetkan Pekan Keempat November
Prabowo Bongkar Tambang Emas Ilegal Rp15 Triliun, Negara Dirampok Delapan Tahun Tanpa Tersentuh

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 01:34 WIB

MRR Ketua DPRK Nagan Raya Akhirnya Penuhi Panggilan BKD, Dugaan Kasus Khalwat Masuk Tahap Pembahasan Rekomendasi

Selasa, 17 November 2026 - 01:04 WIB

MRR Ketua DPRK Nagan Raya Akhirnya Penuhi Panggilan BKD, Dugaan Kasus Khalwat Masuk Tahap Pembahasan Rekomendasi

Sabtu, 14 November 2026 - 17:57 WIB

Pria di Sidoarjo Ditangkap Diduga Jual Istri untuk Layanan Seksual Rp 600 Ribu

Sabtu, 14 November 2026 - 17:52 WIB

Polda NTT Selidiki Laporan Dugaan Kekerasan Seksual yang Menyeret Bupati Kupang Yosef Lede

Sabtu, 14 November 2026 - 17:46 WIB

Bupati Kupang Yosef Lede Dilaporkan ke Polda NTT atas Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi

Sabtu, 14 November 2026 - 17:37 WIB

Viral Pasutri Diarak Hanya Pakai Celana Dalam Usai Diduga Curi Daun Bawang, Polisi: Ganti Rugi Rp 40 Juta Tak Mungkin Dibayar

Jumat, 13 November 2026 - 13:17 WIB

Sekretaris PPP Beri Penjelasan, Ketua DPRK Nagan Raya Tak Hadir dalam Pemanggilan BKD karena Agenda Klarifikasi di DPP

Selasa, 10 November 2026 - 05:55 WIB

Polres Bireuen Ringkus Dua Pelaku Utama Curanmor dan Empat Penadah

Berita Terbaru