JAKARTA | Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, secara tegas menyatakan bahwa partai berlambang banteng moncong putih tersebut tetap memposisikan diri di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang bagi kabinet Presiden Prabowo Subianto. Keputusan strategis ini diambil untuk menjaga marwah demokrasi serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap jalannya roda pemerintahan. Dalam diskusi yang diselenggarakan pada 4 November 2026, Hasto menegaskan bahwa posisi sebagai oposisi patriotik adalah pilihan ideologis agar partai dapat terus menyuarakan kepentingan rakyat secara objektif.
Selain membahas arah politik nasional, Hasto turut menyoroti dinamika kepemimpinan nasional yang dianggap bermasalah secara etik dan moral. PDIP secara terbuka menyoroti posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai menjadi beban bagi stabilitas pemerintahan saat ini. Hasto memandang proses pelantikan Gibran sebagai wakil presiden penuh dengan manipulasi kekuasaan, terutama terkait isu syarat usia serta keabsahan ijazah yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Menurutnya, pelanggaran etika berat yang melibatkan intervensi kekuasaan terhadap lembaga negara telah mendelegitimasi posisi yang bersangkutan.
Lebih jauh, Hasto menjelaskan bahwa PDIP tidak lagi menganggap Jokowi maupun Gibran sebagai bagian dari keluarga partai setelah keputusan tegas pemecatan diambil sebagai bentuk penegakan disiplin organisasi. Langkah ini, menurutnya, merupakan konsekuensi atas perbedaan garis kebijakan dan perilaku politik yang dianggap menyimpang dari platform partai. Meskipun muncul desakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi mengenai evaluasi jabatan wakil presiden melalui mekanisme di DPR, Hasto menekankan bahwa partainya tetap mengedepankan dialog dan ketaatan pada konstitusi dalam setiap langkah politik yang diambil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam paparannya, ia juga menepis framing yang meragukan hubungan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan umat Islam. Hasto menegaskan bahwa narasi tersebut merupakan distorsi informasi yang sengaja diciptakan pihak tertentu pasca peristiwa 1965. Ia merujuk pada rekam jejak historis pemikiran Bung Karno mengenai geopolitik dan Islam, serta komitmen Megawati dalam merawat persatuan bangsa. Diskusi tersebut menjadi ruang bagi PDIP untuk menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga konstitusi serta memperkuat kaderisasi kepemimpinan partai yang berbasis pada etika, moral, dan nilai-nilai kerakyatan. (*)4
