JAKARTA | Malaysia menyatakan akan membawa persoalan kabut asap lintas negara ke meja pembahasan ASEAN menyusul memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan yang diduga berasal dari wilayah Indonesia. Pemerintah Malaysia menilai masalah tersebut sudah memasuki tahap yang membutuhkan perhatian regional lantaran dampaknya tidak hanya dirasakan penduduk di lokasi sumber kebakaran, namun juga meluas hingga ke negara-negara tetangga.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, mengungkapkan bahwa isu kabut asap akan secara resmi diangkat dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang dijadwalkan berlangsung di Manila, Filipina, pada bulan November mendatang. Forum tingkat tinggi tersebut dipandang sebagai momentum penting untuk mendorong pembahasan dan pengambilan langkah bersama dalam menghadapi dampak pencemaran udara akibat kebakaran hutan.
Langkah ini menegaskan kembali urgensi penanganan kabut asap sebagai tantangan besar di kawasan Asia Tenggara. Malaysia menilai mekanisme ASEAN yang ada saat ini belum cukup efektif untuk menanggulangi masalah kabut asap lintas negara. Selama ini, skema regional lebih banyak berfokus pada penanganan bencana alam, tanpa mengakomodir karakteristik khusus kabut asap yang dapat menyebar melampaui batas geografi dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga lalu lintas udara.
Pemerintah Malaysia berharap, pembahasan di tingkat ASEAN dapat menciptakan ruang koordinasi yang lebih terarah antara negara-negara terdampak. Diharapkan, komunikasi dan kolaborasi lintas negara akan memunculkan langkah-langkah nyata untuk menekan frekuensi serta besarnya dampak kabut asap dalam waktu dekat dan jangka panjang.
Di sisi lain, tingginya polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan belakangan ini telah berdampak nyata di Malaysia. Penurunan kualitas udara mendorong sejumlah otoritas daerah mengambil langkah penutupan sekolah di beberapa wilayah menyusul kondisi udara tidak sehat yang dikaitkan langsung dengan kiriman asap dari kebakaran hutan di Indonesia. Risiko kesehatan masyarakat, terutama kelompok anak-anak dan lansia, menjadi perhatian utama. Keluhan kesehatan berupa iritasi pernapasan, mata perih, serta batuk mulai banyak dilaporkan sebagai akibat paparan partikel polusi yang tinggi.
Situasi itu memperlihatkan bahwa kabut asap bukan sekadar isu lingkungan terbatas, melainkan masalah lintas batas yang juga berimbas pada kehidupan sosial serta ekonomi suatu negara. Malaysia menegaskan perlunya mekanisme yang lebih tegas dan efektif di tingkat kawasan untuk mencegah kabut asap terulang setiap musim kemarau.
Sementara itu, pemerintah Indonesia tidak menampik adanya tantangan besar dalam memadamkan kebakaran, khususnya di kawasan gambut, lokasi terpencil, dan daerah yang minim akses air. Api di lahan gambut diketahui sulit dipadamkan karena dapat menyebar di lapisan bawah permukaan tanah, sehingga masih berpotensi muncul kembali meski upaya pemadaman intensif telah dilakukan. Kendala operasional lain muncul ketika jarak pandang menurun drastis akibat asap, sehingga operasi pemadaman melalui udara dan modifikasi cuaca menjadi sulit dijalankan.
Otoritas Indonesia mengerahkan sekitar 60.000 personel untuk melakukan operasi pemadaman darat, namun skala kebakaran dan luasnya lahan terdampak tetap memerlukan waktu, sumber daya, serta koordinasi yang solid.
Pemerintah Malaysia mengakui upaya keras Indonesia dalam menanggulangi kebakaran, tetapi menegaskan harapan agar langkah pemadaman dan pencegahan bisa ditingkatkan lebih lanjut, mengingat dampak kabut asap selalu dirasakan lintas negara. Kedua pihak sepakat bahwa kolaborasi regional menjadi kebutuhan mendesak agar masalah kabut asap tidak semakin meruncing dan merusak hubungan baik antarnegara ASEAN.
Rencana Malaysia membawa isu kabut asap ke forum ASEAN di Manila menempatkan lingkungan sebagai agenda diplomasi penting di kawasan. Diharapkan, pembahasan tersebut menghasilkan evaluasi mekanisme penanganan bersama demi menghindari terulangnya bencana kabut asap dan membangun tata kelola penanganan kebakaran yang lebih efektif antarnegara Asia Tenggara.








































