slot preparation.lsrs.lu

Tolak Mobil Dinas, Bupati Aceh Selatan : Ada yang Lebih Perioritas

Redaksi Bara News

- Redaksi

Rabu, 19 Februari 2025 - 17:36 WIB

503,154 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tapaktuan – Bupati Aceh Selatan periode 2025-2030 H Mirwan MS menolak menggunakan mobil dinas untuk keperluannya dalam menjalankan tugas. Ia lebih memilih menggunakan mobil milik pribadinya guna melakukan penghematan anggaran daerah.

“Ada hal yang yang lebih prioritas, yang jelas bukan mobil dinas. Kita perlu melakukan langkah efesiensi anggaran daerah, namun tetap memaksimalkan pelayanan dan program-program program-program untuk kepentingan rakyat yang dinilai lebih bermanfaat,” ungkap Bupati Aceh Selatan H Mirwan MS, Selasa, 18 Februari 2025.

Di tengah kondisi keuangan daerah Aceh Selatan yang begitu memprihatinkan, H Mirwan ingin memberikan contoh kepada jajaran Pemkab Aceh Selatan agar dapat melaksanakan tugas maksimal dengan mengedepankan efesiensi anggaran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut H Mirwan, anggaran untuk mobil dinas itu bisa dipergunakan untuk hal lainnya yang betul-betul urgensinya dibutuhkan. Saat ini melihat masih banyak persoalan yang perlu kita lakukan untuk berbenah.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemkab Aceh Selatan yang telah memfasilitasi kami mobil dinas.Tetapi dengan kerendahan hati kami menolak menggunakan fasilitas mobil dinas tersebut,” katanya.

Menurut Mirwan, Pemkab Aceh Selatan saat ini harus lebih menghemat anggaran. Mengingat, APBK Aceh Selatan tengah mengalami defisit anggaran.

“Ada hal yang lebih prioritas dibandingkan untuk kebutuhan pribadi kami yaitu, bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan program-program yang urgent untuk kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Sebagaimana kita ketahui APBK Aceh Selatan saat ini sedang mengalami defisit, ditambah lagi adanya pemangkasan-pemangkasan anggaran sebagaimana tertuang dalam jnpres nomor 1 tahun 2025.

“Efisiensi anggaran adalah langkah penting yang harus kita lakukan sebagaimana diamanahkan oleh Presiden RI Bapak Prabowo Subianto,” pungkasnya.

Berita Terkait

Tinjau Kondisi Dermaga Nelayan Sawang Bak U, Jamaluddin Idham Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Pesisir
Dua Pelajar Tewas dalam Tabrakan di Jalan Nasional Tapaktuan-Subulussalam
HAMAS Dukung Perjuangan Masyarakat Trumon, T. Ridwansyah Kecam Keras Tindakan BKSDA
Excavator Hitachi Disita di Lokasi Dugaan Perambahan Kawasan SM Rawa Singkil Aceh Selatan
Masyarakat Kecamatan Samadua Tegaskan Sikap Tolak Aktivitas Perusahaan Tambang, Desak Pemerintah Batalkan Rekomendasi dan Izin
Dr Nasrul Zaman Kritik Pemkab Aceh Selatan Fasilitasi Sosialisasi IUP di Samadua
Tambang Emas Ilegal Aceh Selatan Menggila, Puluhan Alat Berat Diduga Beroperasi di Bawah Bayang-Bayang Setoran
Perempuan di Aceh Selatan Alami Patah Kaki Akibat Diinjak Gajah Liar

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 04:20 WIB

Hasto Kristiyanto Minta Aparat Usut Tuntas Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 04:15 WIB

Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Diusut Tuntas

Rabu, 4 November 2026 - 04:06 WIB

Sikap Kritis PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo dan Polemik Pemakzulan Wakil Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 02:27 WIB

Bareskrim Polri Tetapkan Kepala Staf Kepresidenan dan Dua Perwira Tinggi Sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal

Rabu, 4 November 2026 - 02:21 WIB

Dugaan Penyadapan Presiden dengan Spyware Canggih Seret Sejumlah Jenderal, Terungkap karena Operator Melapor

Rabu, 4 November 2026 - 01:37 WIB

Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Unsur Makar

Selasa, 3 November 2026 - 22:51 WIB

Bareskrim Tetapkan Tiga Jenderal Polri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 19:39 WIB

Polri Buka Suara Soal Isu Penangkapan Perwira Tinggi Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru