ACEH SELATAN – Kepedulian terhadap kehidupan masyarakat pesisir ditunjukkan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Aceh I, Jamaluddin Idham, dengan turun langsung menemui para nelayan di Desa Sawang Bak U, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Jumat (30/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Jamaluddin Idham meninjau langsung kondisi dermaga tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan sekaligus mendengarkan berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat pesisir.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan nelayan adalah pendangkalan di sekitar dermaga yang semakin menyulitkan aktivitas keluar masuk kapal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para nelayan mengungkapkan bahwa kondisi tersebut telah menjadi kendala serius, terutama ketika air laut sedang surut.
Kapal-kapal nelayan mengalami kesulitan untuk melintas maupun bersandar, sehingga aktivitas melaut yang menjadi sumber utama penghidupan keluarga mereka turut terganggu.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut kondisi infrastruktur, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat nelayan. Sebab, kelancaran akses dermaga merupakan kebutuhan mendasar bagi mereka untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Selain pendangkalan, masyarakat juga menyampaikan harapan agar persoalan yang selama ini mereka hadapi mendapat perhatian dan penanganan nyata dari pemerintah maupun instansi terkait.
Mendengar langsung berbagai keluhan tersebut, Jamaluddin Idham menyampaikan keprihatinannya dan menegaskan bahwa kebutuhan nelayan terhadap fasilitas dermaga yang layak harus menjadi perhatian bersama.
“Saya datang langsung ke sini untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus mendengar sendiri apa yang menjadi keluhan masyarakat. Nelayan tidak meminta sesuatu yang berlebihan.
Mereka hanya menginginkan akses keluar masuk kapal yang layak agar bisa bekerja, melaut, dan mencari nafkah untuk keluarganya. Persoalan seperti ini sudah seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah,” ujar Jamaluddin.
Menurutnya, dermaga merupakan salah satu infrastruktur penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Apabila akses menuju dermaga mengalami pendangkalan, dampaknya akan langsung dirasakan oleh para nelayan, baik dari segi waktu, kelancaran pekerjaan maupun penghasilan keluarga.
“Bayangkan, para nelayan sudah menghadapi berbagai tantangan ketika melaut, mulai dari kondisi cuaca hingga hasil tangkapan yang tidak menentu. Jangan sampai ketika hendak berangkat atau kembali dari laut, mereka masih harus menghadapi kesulitan akibat kondisi dermaga yang tidak memadai,” ungkapnya.
Jamaluddin menilai persoalan pendangkalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dan langkah teknis yang tepat.
Menurutnya, pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak cukup hanya berfokus pada bantuan kapal, mesin, maupun alat tangkap, tetapi juga harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai.
“Percuma kita berbicara tentang peningkatan produksi perikanan jika fasilitas dasar yang digunakan nelayan masih menghadapi persoalan. Dermaga dan alur keluar masuk kapal merupakan infrastruktur penting yang harus diperhatikan karena menyangkut kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat pesisir,” tegasnya.
Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor kelautan dan perikanan, Jamaluddin Idham menyatakan komitmennya untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat nelayan Desa Sawang Bak U kepada pemerintah serta instansi terkait.
Ia menjelaskan, penyelesaian persoalan pendangkalan dermaga membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangan pengelolaan infrastruktur tersebut.
“Aspirasi masyarakat nelayan Sawang Bak U ini akan saya bawa dan perjuangkan. Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian, serta instansi terkait untuk mencari solusi terbaik.
Jika memang diperlukan pengerukan atau normalisasi, tentu harus didukung kajian teknis agar penanganannya tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jamaluddin menegaskan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir harus mendapatkan perhatian yang setara dalam pembangunan.
Menurutnya, keberadaan nelayan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya melalui sektor kelautan dan perikanan.
“Saya tidak ingin para nelayan merasa berjuang sendirian. Mereka adalah bagian penting dari perekonomian daerah. Sudah sepatutnya pemerintah hadir, mendengar kebutuhan mereka, dan memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Jamaluddin juga mengapresiasi keterbukaan para nelayan yang telah menyampaikan aspirasi dan persoalan mereka secara langsung.
Ia menyebutkan bahwa kunjungan lapangan seperti ini merupakan bagian penting dari upaya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat secara nyata kondisi yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut.
“Saya lebih senang turun langsung ke lapangan, duduk bersama masyarakat, dan mendengarkan apa yang menjadi kesulitan mereka. Dengan melihat sendiri kondisinya, kita bisa memahami kebutuhan masyarakat secara lebih jelas dan mengetahui langkah apa yang perlu diperjuangkan,” tuturnya.
Di akhir kunjungan, Jamaluddin berharap persoalan pendangkalan dermaga nelayan di Desa Sawang Bak U dapat segera memperoleh perhatian dari pihak berwenang sehingga aktivitas masyarakat pesisir dapat kembali berjalan dengan lancar.
“Insyaallah, apa yang menjadi aspirasi nelayan hari ini akan kita perjuangkan. Saya berharap ada langkah nyata dari pemerintah dan instansi terkait untuk mencari solusi atas persoalan pendangkalan ini.
Nelayan harus bisa bekerja dengan tenang, melaut dengan aman, dan membawa pulang hasil tangkapan untuk menghidupi keluarganya,” pungkas Jamaluddin.
Kunjungan ke Desa Sawang Bak U tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Jamaluddin Idham dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya para petani dan nelayan yang menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Melalui kunjungan langsung ke lapangan, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat diharapkan dapat teridentifikasi dengan baik dan menjadi bahan perjuangan dalam mendorong perhatian serta kebijakan pemerintah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir. (*)
