ACEH TAMIANG — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menetapkan status bencana nasional atas banjir yang berdampak di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Keputusan ini, menurut Presiden, didasarkan pada pertimbangan kapasitas nasional yang dinilai masih mampu menangani dampak bencana tanpa perlu menaikkan status menjadi bencana nasional.
“Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional? Masalahnya adalah kita punya 38 provinsi. Masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau untuk sementara, tiga provinsi ini kita sebagai bangsa, sebagai negara, kita mampu menghadapi, ya, kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” ujar Presiden Prabowo saat berkunjung ke Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Mantan Menteri Pertahanan itu juga menegaskan bahwa absennya status bencana nasional tidak berarti pemerintah bersikap abai terhadap musibah yang terjadi. Sebaliknya, menurutnya, kehadiran langsung sejumlah pejabat tinggi negara di lokasi terdampak merupakan cerminan kesungguhan pemerintah dalam melakukan penanganan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bukan berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Ya kan. Dua sedang di Aceh Utara. Sepuluh menteri lainnya sekarang ada di Aceh,” katanya.
Presiden juga memastikan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dana dalam jumlah besar sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen nyata negara terhadap percepatan pemulihan wilayah-wilayah yang mengalami dampak terparah akibat banjir.
“Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” tegasnya.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Aceh Tamiang di awal tahun ini juga disertai dengan pelaksanaan rapat terbatas bersama sejumlah pejabat tinggi negara. Rapat itu digelar di sela kunjungan lapangan, termasuk peninjauan proyek pembangunan hunian darurat Danantara bagi warga terdampak.
Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara, Rosan Roeslani.
Turut hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Pembinaan BUMN Dony Oskaria, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyinggung pentingnya solidaritas sosial dan partisipasi publik, termasuk dari diaspora Indonesia, untuk turut terlibat dalam upaya bantuan kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup diri terhadap bantuan dari masyarakat selama dijalankan secara ikhlas dan sesuai mekanisme.
“Kalau ada pihak yang tulus, ikhlas, mau membantu, ya tentu kita tidak menolak bantuan. Asal bantuannya jelas,” katanya.
“Silakan, monggo. Bikin surat, saya ingin menyumbang ini, nanti kita laporkan ke pemerintah pusat, nanti kita yang akan salurkan. Dari luar negeri, kalau bantuan ikhlas dan tulus, nanti kita serahkan,” tambahnya.
Keputusan untuk tidak menetapkan status bencana nasional dipastikan akan terus menjadi bahan diskusi publik di tengah besarnya dampak yang ditimbulkan oleh banjir lintas provinsi ini. Pemerintah pun kini dituntut untuk menunjukkan bahwa skema penanganan bencana yang dijalankan tanpa status bencana nasional tetap mampu menjamin kecepatan, cakupan, dan transparansi dalam melindungi serta memulihkan kehidupan masyarakat terdampak. (*)
