JAKARTA | Ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa (2/6), menjadi saksi sebuah pleidoi penuh pembelaan dan pernyataan emosional dari seorang mantan menteri muda yang digadang-gadang sebagai ikon transformasi pendidikan nasional, Nadiem Anwar Makarim. Berdiri di hadapan majelis hakim, Nadiem dengan tegas menarik garis batas antara kebijakannya sebagai menteri dengan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai triliunan rupiah yang menjerat namanya. “Tidak ada satu pun unsur pidana yang terbukti,” ucap Nadiem. Ia menegaskan bahwa yang menimpanya adalah kekeliruan investigasi, meminjam istilahnya: proses “tukar badan”.
Pengadilan ini menjadi momen krusial dalam potret tata kelola birokrasi nasional. Jaksa menuntut Nadiem hukuman 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti mencapai Rp4,87 triliun, menuding dirinya memperkaya diri dan merugikan negara melalui proyek digitalisasi pendidikan 2020-2022. Tuntutan itu memunculkan kontroversi publik, mengingat Nadiem selama ini dikenal sebagai pembaru sektor pendidikan, terutama di masa pandemi saat pembelajaran daring menjadi keniscayaan.
Dari rangkaian persidangan yang menyoroti tata kelola proyek ini, terhampar jelas dinamika birokrasi: keputusan penggunaan Chromebook disebut-sebut lahir atas kebijakan Nadiem sebagai pucuk pimpinan, namun ia membantah pernah meneken dokumen teknis pengadaan. Dalam pleidoinya, Nadiem menegaskan pemilihan Chrome OS justru untuk efisiensi anggaran. “Pemilihan operating system yang gratis tidak mungkin menyebabkan kemahalan harga laptop,” ujarnya, seraya menambahkan tak ada hubungan antara keputusan itu dengan dugaan kerugian negara seperti yang dituduhkan jaksa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, jaksa menegaskan Nadiem tetap bertanggung jawab karena dinilai “go ahead with Chromebook”. Kesaksian beberapa pejabat kementerian memperkuat narasi bahwa keputusan akhir tetap pada menteri sebagaimana diungkapkan Sri Wahyuningsih, mantan direktur Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah. Ketika menerima tugas menandatangani dokumen kajian Chromebook, ia mengaku hanya diberitahu bahwa itu sudah instruksi menteri.
Dari sisi teknis, sejumlah saksi dari kementerian hingga vendor menyoroti ihwal harga pengadaan yang jauh di atas Harga Pokok Penjualan (HPP). Direktur PT Zyrexindo, Timothy Siddik, membeberkan di pengadilan, harga pokok Chromebook per unit hanya sekitar Rp3,4 juta, namun dijual ke pemerintah dengan harga lebih dari Rp6 juta per unit melalui sistem e-katalog. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemendikbudristek mengaku tidak melakukan survei komparasi harga pasar secara optimal, negosiasi harga pun terjadi sekadarnya. Akibatnya, negara dituding mengalami kerugian hingga lebih dari Rp2 triliun.
Konflik kepentingan juga mengemuka dalam dakwaan. Jaksa menyebut hubungan personal antara Nadiem dan Google Asia Pacific sejak masa ia menjadi pelaku usaha teknologi, mempertebal dugaan bahwa keputusan pengadaan Chromebook sarat persekongkolan. Selain itu, jaksa menyangsikan legitimasi lonjakan kekayaan Nadiem yang dinilai tidak seimbang dalam LHKPN saat dan setelah menjabat menteri. Semua tuduhan ini, dalam kacamata Nadiem, merupakan kekeliruan investigasi dan sarat kepentingan pencitraan penegakan hukum. Ia menyinggung praktik “tukar badan”, menuduh penegak hukum lebih mengejar prestasi semu daripada substansi kebenaran.
Fakta-fakta persidangan juga menyoroti praktik korupsi yang bersifat sistemik di birokrasi. Beberapa pejabat eselon di Kemendikbudristek mengaku menerima uang dari rekanan vendor pengadaan, dengan dalih sebagai dana operasional atau terima kasih. Pengakuan ini, di satu sisi memperlihatkan budaya pembiaran dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, di sisi lain menegaskan bahwa dugaan penyimpangan tidak berdiri sendiri, namun melibatkan banyak aktor dan level pengambilan keputusan.
Nama staf khusus Menteri, Jurist Tan, yang masih buron, menguat dalam berbagai kesaksian sebagai figur berpengaruh dan disebut sebagai “The Real Menteri” oleh sejumlah saksi. Perannya dalam proses pengadaan, bahkan dalam penentuan kebijakan, dinilai sangat besar, di saat Nadiem membantah keterlibatan langsung. Sengkarut pengambilan keputusan, mekanisme pengawasan harga, hingga praktik pelaksanaan di lapangan kemudian menjadi benang kusut yang sulit diurai tuntas.
Di sisi lain, Nadiem juga menggambarkan beban personal yang harus ditanggung selama proses hukum ini berjalan. Ia menyebut pengalaman menjadi menteri sebagai pengorbanan besar, yang justru berujung pada mimpi buruk di ruang sidang. “Hadiah yang saya dapatkan adalah jeruji besi,” katanya getir. Pilihan kata yang menggambarkan, bahwa seorang pembaru yang berharap mewujudkan transformasi digitalisasi pendidikan kini justru harus berhadapan dengan jerat pidana.
Kasus ini tidak berdiri sendiri dalam kerangka pembangunan teknologi pendidikan di tanah air. Pengadaan laptop berbasis Chrome OS, yang semula dimaksudkan sebagai lompatan untuk menutup jurang teknologi akibat pandemi, ternyata menyisakan catatan strategis–mulai dari minimnya asesmen kebutuhan di daerah 3T, kegagalan pelaksanaan UNBK berbasis Chromebook, hingga pengoperasian aplikasi penting pendidikan yang tak kompatibel dengan sistem baru. Meski ada niat baik, terbukti implementasinya lemah–dan membuka celah penyimpangan.
Kini, menunggu putusan pengadilan yang bakal menjadi preseden penting dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan mungkin juga akan menentukan ke mana arah reformasi birokrasi pendidikan bergerak. Tak sekadar vonis untuk seorang tokoh atau elit birokrasi, tetapi juga refleksi untuk penyelenggaraan kebijakan berbasis data dan akuntabilitas, yang tak sekadar mengandalkan jargon inovasi namun tetap bersandar pada transparansi dan etika publik. Sidang Nadiem Makarim menegaskan satu pelajaran utama: perubahan yang dikejar terlalu tergesa, tanpa pengawasan dan mitigasi risiko yang memadai, hanya akan berujung pada keraguan dan krisis kepercayaan. Apakah akhirnya vonis berpihak pada kebenaran substantif atau sekadar menambah deret korban kebijakan, menjadi penantian seluruh bangsa. (*)
