Kementerian PU Prioritaskan Pembangunan Sumur Bor di Fasilitas Sosial dan Umum di Aceh

Redaksi Bara News

- Redaksi

Minggu, 4 Januari 2026 - 04:24 WIB

50308 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GAYO LUES |  Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan pembangunan sumur bor air bersih di sejumlah fasilitas publik dan sosial masyarakat yang berada di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Program ini menyasar lokasi-lokasi strategis seperti masjid, meunasah, pesantren, sekolah, pasar, hunian sementara (huntara), kantor pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya yang menjadi pusat aktivitas harian masyarakat.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana banjir bandang sekaligus menjamin ketersediaan air bersih yang aman dan berkelanjutan di wilayah rawan bencana. Pembangunan sumur bor tersebut juga diintegrasikan dengan penyediaan sarana pendukung seperti rumah pompa, MCK, sistem distribusi air, serta perlengkapan sanitasi darurat.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pemulihan pascabencana tidak semata berbicara tentang perbaikan fisik infrastruktur, tetapi juga soal mengembalikan rasa aman dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani aktivitasnya. Menurutnya, keberadaan akses air bersih di fasilitas sosial seperti rumah ibadah dan sekolah mampu mempercepat proses pemulihan sosial warga.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Masjid, sekolah, dan pesantren adalah ruang hidup masyarakat. Ketika air bersih tersedia di sana, warga bisa kembali beribadah dengan tenang, anak-anak bisa belajar dengan layak, dan risiko penyakit dapat dicegah,” ujar Menteri Dody dalam siaran pers resmi Kementerian PU.

Sejak 28 Desember 2025, pekerjaan pengeboran sumur air tanah telah dimulai di berbagai titik yang telah ditetapkan berdasarkan hasil survei hidrogeologi. Satu titik sumur bor telah berfungsi penuh di Masjid Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang, dan saat ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti rumah pompa dan sanitasi umum.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, pengeboran sumur dilakukan di sejumlah lokasi strategis, meliputi puskesmas, polindes, pasar, masjid, ponpes, sekolah, dan huntara. Beberapa lokasi yang telah memasuki tahap pengerjaan antara lain Puskesmas Karang Baru, Pasar Manyak Payed, Masjid Babul Falah di Karang Baru, hingga Pondok Pesantren Darul Muchlisin di Karang Baru. Sementara di Kabupaten Pidie Jaya, pekerjaan dilakukan di Komplek Dinas Perhubungan, Komplek Perpustakaan Daerah, serta meunasah di beberapa gampong. Di Bener Meriah, pengeboran dilakukan di kawasan huntara, seperti Huntara Blang Rakal dan Huntara Tunyang.

Pengeboran sumur dilakukan pada kedalaman bervariasi, antara 60 hingga 82 meter, disesuaikan dengan hasil survei geolistrik untuk memastikan kualitas air dan keberlanjutan sumber air tanah. Pendekatan teknis ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik geologi dan risiko bencana di wilayah masing-masing.

Secara keseluruhan, Kementerian PU menargetkan pembangunan 47 titik sumur bor air baku di Kabupaten Aceh Tamiang yang tersebar di 12 kecamatan dan mencakup 30 lokasi. Dari total tersebut, 14 titik merupakan sumur bor dangkal dan sisanya sebanyak 33 titik berupa sumur bor dalam, yang difungsikan sebagai cadangan air bersih jangka menengah sekaligus elemen mitigasi menghadapi kemungkinan bencana hidrometeorologi lanjutan.

Seluruh kegiatan ini dijalankan secara terintegrasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan merupakan bagian dari skema tanggap darurat dan rehabilitasi pascabencana. Pembangunan sumur juga didukung dengan pengoperasian Instalasi Pengolahan Air (IPA) mobile, mobil tangki air, hidran umum, toilet darurat, dan toren air yang telah disebar di sejumlah titik di Aceh Tamiang dan kabupaten lainnya yang terdampak.

Kementerian PU menyampaikan bahwa infrastruktur air bersih memiliki peran vital dalam upaya pemulihan pasca bencana, tidak hanya sebagai kebutuhan dasar hidup, namun juga sebagai penanda bangkitnya kembali aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan di tengah masyarakat. (*)

Berita Terkait

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan Sentuh Pengadaan Rp 1 Triliun
Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pergantian Mendadak Pimpinan BGN Memantik Sorotan Publik
Sidang Pembelaan Nadiem Makarim: Antara Klaim Tak Bersalah dan Deret Bukti Lapangan
Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini
Sambangi Sulbar, Wamen Ossy Imbau GTRA Jadi Kunci Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah
Perkuat Kepastian Hukum untuk Rumah Tinggal, Masyarakat Bisa Tingkatkan Sertipikat HGB ke HM Sekarang
Jadi Pembicara dalam SUSBANPIM VIII, Menteri Nusron: Good Governance Dimulai dari Disiplin, Pembagian Tugas, dan Tata Kelola yang Jelas
Beda Fungsi dan Kegunaan, Pahami Perbedaan Pengecekan Sertipikat dan SKPT

Berita Terkait

Rabu, 3 Juni 2026 - 02:50 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal : Edukasi Keluarga Indonesia Bila Terjadi Perang, Apa yang Harus di Lakukan Sangat Penting

Rabu, 6 Mei 2026 - 11:10 WIB

Plang Larangan Sudah Berdiri, Aktivitas PT Rosin Tak Tersentuh—Siapa yang Melindungi?

Senin, 9 Maret 2026 - 16:16 WIB

Truk DAM Kepung Kantor PLN di Gayo Lues, Ongkos Angkut BBM Belum Dibayar

Minggu, 1 Maret 2026 - 15:05 WIB

Ayatollah Ali Khamenei Tewas dalam Serangan AS-Israel, Iran Umumkan Masa Berkabung Nasional

Senin, 15 Desember 2025 - 23:34 WIB

Pemerintah Aceh Surati UNDP dan UNICEF dalam Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir dan Longsor yang Renggut Ratusan Nyawa

Rabu, 12 November 2025 - 23:17 WIB

Mahasiswi Serambi Mekkah Harumkan Indonesia di ISG 2025, Raih Medali Perunggu di Riyadh

Jumat, 24 Oktober 2025 - 20:51 WIB

DPSMAI Ajak Masyarakat Aceh dan Pelaku Usaha Meriahkan Selera Serumpun di TBG Kuala Lumpur

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 04:56 WIB

WNI di Kapal Misi Bantuan Gaza Masih Selamat, Kemlu Terus Monitor

Berita Terbaru