JAKARTA | Meninggalnya tiga peserta calon manajer Koperasi Desa dan Kelurahan/Merah Putih saat menjalani Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menjadi perhatian publik dan mendorong evaluasi dari berbagai pihak. Ketiga korban, Anisa Muyassaroh, Yonanda Muhammad Taufiq, dan Novia Rahmadhani Sihotang, wafat secara beruntun pada pertengahan hingga akhir Juni 2026 di lokasi pelatihan yang berbeda.
Peristiwa ini bermula dari Anisa Muyassaroh yang dikabarkan mengalami gangguan kesehatan ketika mengikuti pendidikan militer di Satuan Pendidikan (Satdik) Dodikjur Resimen Induk Daerah Militer VI Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 18 Juni 2026. Ia sempat mendapat penanganan medis namun akhirnya dinyatakan meninggal akibat heat stroke.
Sementara itu, Yonanda Muhammad Taufiq, peserta kedua, mengikuti pelatihan di Satdik Pusat Pendidikan dan Latihan Tempur Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD, Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ia mengalami penurunan kondisi kesehatan dan dinyatakan meninggal pada 17 Juni 2026 akibat cardiac arrest meskipun telah diberikan pertolongan medis oleh tenaga kesehatan satuan.
Korban ketiga, Novia Rahmadhani Sihotang, meninggal dunia pada 23 Juni 2026 saat mengikuti Latsarmil di Jakarta. Novia diketahui merupakan calon manajer Koperasi Merah Putih di Kota Padangsidimpuan serta alumnus Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
Menanggapi kejadian ini, Komisi I DPR RI meminta kementerian dan lembaga terkait untuk meninjau ulang standar pelaksanaan dan materi Latsarmil. Harapannya, evaluasi tersebut dapat memastikan keamanan peserta sipil tanpa mengurangi tujuan pengembangan kapasitas mereka sebagai calon pemimpin koperasi desa. Anggota Komisi I menegaskan pentingnya memperketat pelaksanaan dan menyesuaikan porsi pelatihan militer dengan kebutuhan para calon manajer.
Kementerian Pertahanan melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan juga menegaskan seluruh peserta telah melalui prosedur seleksi dan pemeriksaan kesehatan sesuai aturan sebelum menjalani pelatihan. Namun, insiden beruntun ini tetap memaksa pengambil kebijakan untuk memeriksa kembali keselamatan dan relevansi pelatihan militer dalam program pengembangan sumber daya manusia berbasis koperasi desa dan kelurahan.
Sampai kini, penyelenggaraan program dan model pelatihan masih berada dalam pembahasan intensif, sementara proses penyelidikan terhadap penyebab kematian para peserta dilaporkan terus berjalan. Seluruh pihak berharap evaluasi menyeluruh akan melahirkan standar pelatihan yang lebih aman dan sesuai keperluan masa depan koperasi desa di Indonesia. (*)





































