Malang, 13 Juni 2026 – Aksi demonstrasi gabungan mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Malang berujung ricuh ringan setelah massa yang tak kunjung ditemui anggota dewan memaksa masuk ke dalam gedung usai berunjuk rasa sekitar satu jam.
Ketika pintu gedung tetap tertutup, mahasiswa mulai mendorong barikade aparat keamanan yang berjaga. Sempat terjadi aksi saling dorong di area pintu masuk utama. Massa kemudian membakar ban di depan pintu gedung sebagai bentuk kekecewaan karena tuntutan mereka tak segera direspons.
Aksi ini digelar di depan Gedung DPRD Kota Malang, Sabtu (13/6/2026). Para peserta aksi membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait kondisi ekonomi dan tata kelola anggaran negara yang mereka nilai tidak berpihak kepada rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama. Mereka menilai Indonesia saat ini berada dalam situasi genting secara ekonomi dan politik.
Lima tuntutan yang disampaikan yaitu transparansi pengelolaan APBN, penurunan harga bahan pokok, mendesak penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, menolak dwifungsi TNI dan Polri, serta meminta pemerintah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat atas kondisi yang terjadi.
“Indonesia gawat darurat, negara sudah kritis dan krisis. Menuntut adanya peningkatan efisiensi dan transparansi APBN. Harga BBM naik, bahan pokok naik, ini kegagalan negara dalam pengelolaan anggaran,” kata Presiden Eksekutif Mahasiswa Brawijaya 2026, Muhammad Azhar Zidan, di lokasi aksi.
Zidan menyebut kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sensitif terhadap beban hidup masyarakat menjadi salah satu pemicu kemarahan publik, terutama di kalangan mahasiswa. Ia menegaskan, program-program yang dianggap tidak pro-rakyat seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih harus dihentikan karena dinilai berpotensi menambah persoalan baru di lapangan.
Setelah situasi di depan pintu masuk memanas, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita bersama sejumlah anggota dewan akhirnya keluar menemui massa. Di hadapan peserta aksi, Amithya menyampaikan permohonan maaf atas keresahan yang dirasakan warga.
Ia juga menyatakan sepakat untuk menghentikan pelaksanaan program MBG di Kota Malang, sesuai dengan salah satu tuntutan mahasiswa. Pernyataan ini sempat disambut sorak dan tepuk tangan dari massa aksi yang sejak awal mendesak DPRD bersikap tegas terhadap program tersebut.
Meski demikian, perwakilan mahasiswa tetap menyayangkan sikap pemerintah pusat yang dinilai lamban mengakomodasi aspirasi publik, padahal gelombang demonstrasi sudah terjadi di berbagai daerah sejak Jumat hingga hari ini. Mereka menilai pemerintah seperti menutup telinga terhadap kritik yang disuarakan secara terbuka di jalanan.
Atas kondisi itu, koordinator aksi menegaskan, gerakan protes tidak akan berhenti pada hari ini saja. Mereka mengancam akan menggelar konsolidasi dan mengerahkan massa yang lebih besar jika dalam tiga hari ke depan tidak ada tindak lanjut nyata terhadap tuntutan yang telah disampaikan.
“Kami beri waktu tiga hari. Kalau tidak ada respons dan tindak lanjut yang jelas, kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando.
Aksi demonstrasi ini berlangsung dengan penjagaan ketat aparat kepolisian dibantu petugas keamanan internal gedung. Setelah pertemuan dengan pimpinan DPRD dan penyampaian ultimatum tiga hari, massa perlahan membubarkan diri sambil berjanji akan terus mengawal realisasi tuntutan mereka. (*)
