Tapaktuan – Tokoh muda Aceh Selatan Henneri, SH mendesak Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, segera melakukan mutasi pejabat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) guna penyegaran dan optimalisasi kinerja birokrasi. Henneri menilai bahwa momentum mutasi sudah sangat tepat dilakukan.
Alumni Hukum USK itu mengingatkan, setelah enam bulan menjabat, tepatnya usai 17 Agustus ini, Bupati memiliki kewenangan penuh untuk melakukan mutasi tanpa lagi menunggu restu Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Oleh karena itu, langkah rotasi pejabat dinilai mendesak demi memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Mutasi harus berlandaskan kinerja, integritas, dan profesionalisme, bukan kepentingan individu pihak tertentu tanpa mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan. Jika rotasi tidak mempertimbangkan kinerja dan profesionalitas, maka pelayanan publik dan pembangunan bisa terganggu,” tegas Henneri SH, Sabtu (16/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti masih banyaknya jabatan diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, bila kinerja Plt tersebut terbukti bagus, integritas tinggi, dan ada inovasi, sebaiknya segera didefinitifkan agar dapat bekerja maksimal tanpa status yang menggantung.
Selain itu, Henneri menilai masih ada jabatan yang tumpang tindih, dimana seorang pejabat merangkap di dua instansi sekaligus, sehingga konsentrasinya terpecah. Ditambah lagi, ada pejabat dengan kinerja dan integritas lemah yang justru menghambat laju pemerintahan.
“Kalau Bupati dan Wakil Bupati bergerak 120 km/jam, jangan sampai pejabat SKPKnya hanya berlari 60 km/jam. Apalagi ada yang baru coba-coba belajar jabatan. Pemerintahan tidak bisa dijalankan dengan coba-coba, karena taruhannya adalah pelayanan publik,” sindirnya.
Henneri bahkan mengibaratkan jabatan pemerintahan seperti kutipan iklan caplang “minyak angin untuk anak saja tidak boleh coba-coba,” apalagi pemerintahan. Menurutnya, jabatan publik harus diisi oleh orang yang siap bekerja cepat, berintegritas, dan profesional.
“Mutasi ini harus benar-benar ril sesuai kebutuhan kerja, demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang sehat dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
