JAKARTA, 13 September 2026 – Dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan bernada tegas mengenai posisi Indonesia dalam konstelasi politik global. Di hadapan para pemimpin negara anggota kelompok ekonomi baru tersebut, Prabowo menekankan bahwa Indonesia secara prinsip menolak segala bentuk intervensi atau kediktatoran dari kekuatan besar tertentu yang kerap mendikte kebijakan negara-negara berkembang.
Dalam pidato resminya, Prabowo menegaskan bahwa kemandirian sebuah bangsa adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, kekuatan kolektif negara-negara Global Selatan melalui BRICS harus difungsikan sebagai alat untuk memutus ketergantungan serta membangun resiliensi nasional yang mandiri. Ia menyoroti bahwa kedaulatan sejati hanya dapat dicapai apabila sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, mulai dari ketahanan pangan hingga kemandirian energi.
Prabowo menilai bahwa tatanan dunia saat ini perlu dirombak total agar lebih adil. Ia secara terbuka mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga keuangan internasional agar tidak lagi menjadi instrumen kekuasaan pihak tertentu. Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa praktik penggunaan mata uang dan perdagangan sebagai senjata (weaponization) harus dihentikan demi terciptanya keadilan ekonomi bagi negara-negara berkembang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran Indonesia sebagai anggota baru dalam blok ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antarnegara Global Selatan. Prabowo mengajak seluruh anggota BRICS untuk tidak hanya berhenti pada retorika di atas kertas, tetapi mewujudkan aksi nyata dalam membangun sistem multilateral yang lebih representatif dan mampu menjawab tantangan nyata di lapangan. Dengan membawa semangat Bandung, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi pemain aktif yang menentukan masa depannya sendiri tanpa harus tunduk pada tekanan kekuatan hegemonik global. (*)
