Aceh Tengah Baranewsaceh.co | Bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah sejak 26 November 2025 dinilai belum mendapat penanganan optimal dari Pemerintah Provinsi Aceh maupun Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh, perwakilan Kementerian PUPR. Hal tersebut ditegaskan oleh tokoh pemuda Gayo Aramiko Aritonang lewat pers rilis yang di redaksi Baranewsaceh.co hari ini. Minggu (28/12/2015)
Menurut Aramiko Aritonang. Akibat bencana tersebut, wilayah tengah Aceh atau Tanah Gayo sempat mengalami pemadaman listrik total hingga 23 Desember 2025. Selama hampir satu bulan, masyarakat kesulitan memperoleh kebutuhan pokok, seperti beras, bahan bakar minyak (BBM), serta akses jaringan internet.
Kondisi darurat itu diperparah dengan rusaknya infrastruktur vital. Sejumlah ruas jalan nasional dan provinsi amblas, sementara beberapa jembatan putus diterjang banjir bandang yang datang dari kawasan pegunungan. Terputusnya akses darat membuat wilayah Gayo terisolasi dan memicu krisis pangan serta kelangkaan BBM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah situasi tersebut, pemerintah kabupaten setempat dinilai kewalahan menangani dampak bencana akibat keterbatasan kewenangan dan sumber daya. Hingga akhir Desember, perbaikan akses jalan nasional dan provinsi belum menunjukkan kemajuan signifikan.
Alat berat milik BUMN PT PP (Persero) baru diterjunkan pada 22 Desember 2025 di lintas Bireuen–Bener Meriah, tepatnya di Kilometer 60 serta di kawasan Jembatan Tenge Besi dan Umah Besi, Kabupaten Bener Meriah. Kehadiran alat berat tersebut dinilai terlambat, mengingat penderitaan masyarakat telah berlangsung hampir sebulan.
Masyarakat juga mempertanyakan minimnya peran Dinas PUPR Provinsi Aceh dalam memperbaiki ruas jalan provinsi di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kondisi itu menimbulkan kekecewaan mendalam dan memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah provinsi dalam melindungi wilayah tengah Aceh.
“Keterlambatan penanganan ini berdampak serius. Akses jalan terputus membuat pasokan oksigen ke rumah sakit kosong. Akibatnya, sejumlah nyawa pasien tidak dapat diselamatkan,” demikian pernyataan perwakilan masyarakat Gayo.
Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan sanksi tegas kepada pimpinan Kementerian PUPR dan Balai PUPR Aceh atas dugaan kelalaian dalam penanganan bencana. Selain itu, Gubernur Aceh juga diminta mengevaluasi dan mendemosi Kepala Dinas PUPR Aceh karena ruas jalan provinsi tidak dapat dilalui dalam waktu lama.
Masyarakat Gayo berharap pemerintah pusat serius memulihkan akses jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, hingga Gayo Lues. Pemulihan infrastruktur tersebut dinilai krusial untuk mencegah krisis pangan berulang dan memastikan layanan kesehatan dapat berjalan normal.
“Ini adalah permohonan tulus atas nama kemanusiaan, agar rakyat Gayo tidak lagi mengalami kelaparan dan kehilangan nyawa akibat terputusnya akses darat,” demikian pernyataan yang disampaikan. (Ril).
