BANDA ACEH, 8 AGUSTUS 2026 — salim syuhada JA,komandan lapangan aliansi aneuk nanggroe ,turut menyatakan sikap terkait tidak sinkronnya dua sektor penguasa.
Pemerintah Pusat menyampaikan angka penyaluran dana bencana sektor pertanian, Pemerintah Aceh menyampaikan angka yang berbeda mengenai dana yang diterima. Tidak ada penjelasan resmi yang menyatukan perbedaan tersebut. Tidak ada dokumen terbuka yang menjelaskan kemana selisihnya. Karena itu, rakyat tidak percaya kepada salah satu pihak, maupun keduanya.
Kami tidak menuduh siapa yang berbohong. Namun kami menyatakan secara terbuka: data belum sama, kebenaran belum ditemukan. Oleh karena itu, kami memanggil kalian — BPK, KPK, dan Ombudsman Republik Indonesia — untuk berdiri di atas kebenaran, bukan di belakang penguasa. Tunjukkan kepada rakyat Aceh bahwa masih ada lembaga yang memegang kebenaran lebih tinggi daripada kekuasaan.
Sesuai amanat undang-undang, BPK wajib memeriksa dan memastikan kesesuaian angka. KPK wajib meneliti jika ada dugaan kerugian negara. Ombudsman wajib memastikan keterbukaan informasi publik. Tugas itu adalah kewajiban kalian, bukan permintaan kami semata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Periksa sesuai kewenangan. Buka seluruh dokumen yang menjadi dasar angka. Satukan kebenaran berdasarkan bukti resmi. Sampaikan kepada rakyat: berapa yang dikirim, berapa yang diterima, berapa yang digunakan, berapa yang tersisa, dan kemana perginya setiap selisih yang ada.
Jangan biarkan rakyat menunggu lebih lama lagi. Jangan biarkan ketidaksesuaian data berlanjut tanpa penjelasan. Kalian memperoleh kedudukan dan wewenang dari rakyat. Oleh karena itu, rakyat pula yang berhak meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kalian.
Berdirilah di pihak kebenaran. Karena kebenaran tidak takut diperiksa. Dan rakyat berhak mengetahui kebenaran tersebut.
