Banda Aceh – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, yang menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak diperbolehkan menggunakan Minyakita, beras SPHP, maupun gas LPG 3 kilogram (gas melon) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Cut Muhammad, mengatakan kepada media ini Rabu,5/8/2026 kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat karena komoditas tersebut merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Minyakita, beras SPHP, dan gas LPG 3 kilogram adalah barang subsidi yang disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, kami mendukung penuh arahan Pak Sudaryono agar barang-barang tersebut tidak digunakan dalam operasional Program MBG,” ujar Cut Muhammad,
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, penggunaan barang subsidi di luar peruntukannya berpotensi mengurangi hak masyarakat miskin yang selama ini bergantung pada bantuan pemerintah. Oleh sebab itu, seluruh pengelola SPPG diharapkan mematuhi ketentuan yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional.
DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh juga menyatakan akan ikut melakukan pemantauan di lapangan guna memastikan kebijakan tersebut dijalankan dengan baik oleh seluruh pengelola SPPG di Aceh.
“Kami akan terus memantau pelaksanaannya agar seluruh pengelola SPPG benar-benar mematuhi arahan yang telah disampaikan oleh Pak Sudaryono. Program MBG harus berjalan dengan baik tanpa mengganggu ketersediaan barang subsidi bagi masyarakat yang berhak menerimanya,” tegas Cut Muhammad.
DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh berharap kebijakan tersebut dapat menjaga ketepatan sasaran penyaluran barang subsidi sekaligus mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis pemerintah. (*)
