slot preparation.lsrs.lu

Presidium Forum PPPK UTU Desak Presiden Prabowo Segera Alihkan Status ke PNS

Redaksi

- Redaksi

Jumat, 16 Mei 2025 - 08:53 WIB

50693 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aceh Barat : Status kepegawaian ASN PPPK yang diberikan Pemerintah kepada SDM Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) yang di Negerikan sejak 2010 hingga 2014 baik Dosen maupun Tendik sungguh sangat mencederai rasa keadilan sebagai unsur penting dalam memajukan perguruan tinggi.

Betapa tidak kepegawaian PPPK tidak ada kejelasan jenjang karir, tidak diakui nya jenjang pendidikan yang sudah diraih nya selama ini, sebagai contoh banyak yang sdh bergelar Doktor namun diakui nya hanya Magister, dari sisi Fungsional ada yang sudah mencapai Lektor Kepala yang diakui nya hanya Asisten Ahli atau Lektor, begitu juga untuk Tenaga Kependidikan. Belum lagi terjadi kesenjangan & perlakuan berbeda dngn PNS.

Hal tersebut dikemukakan oleh Koordinator Presidium ASN PPPK Universitas Teuku Umar Dr. Uswatun Hasanah, mengatakan kepada media baranewsaceh.com diacara konsolidasi menuju aksi Nasional pada tanggal 21 Mei 2025 yang tergabung 35 PTNB dengan jumlah SDM kurang lebih 3000 orang, dengan target utama kami adalah menyampaikan aspirasi di Istana Presiden. Kata Dr Uswatun Hasanah
Jum’at 16 Mei 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejatinya kami di apresiasi oleh Negara karena telah turut serta dalam mencerdaskan anak bangsa, namun justru yang kami dapat perlakuan berbeda dari kebijakan Negara yaitu dikontrak, keberadaan kami seperti menjadi tamu di rumah sendiri.

Untuk itu kami mendesak Presiden Prabowo segera mengalihkan status kami ke PNS melalui mekanisme diskresi dengan menerbitkan Perpres atau Kepres. Kebijakan itu yang kami tunggu saat ini. (Red )

Berita Terkait

Gampong Gunong Geulogo Gelar Rembuk Stunting 2026, Perkuat Komitmen Percepatan Penurunan Stunting
DPMGP4 Nagan Raya Luncurkan Sosialisasi SIMPADU-NARA, Pengajuan Dana Desa Kini Lebih Mudah dan Transparan
Sinergi Lintas Disiplin: Dosen UTU Terapkan Vertiminaponik dan Digitalisasi Posyandu di Gampong Pasi Pinang
Bupati TRK Tinjau Kesiapan Bandara Cut Nyak Dhien, Persiapan Sambut Kedatangan Presiden Prabowo Capai 85 Persen
Jamaluddin Idham Raih Penghargaan JAB Award 2026 sebagai Wakil Rakyat Responsif dan Aspiratif
Lantik 11 Pejabat Administrator dan Pengawas, Pemkab Nagan Raya Tekankan Profesionalisme dan Tanggung Jawab
Empat Pelaku Penyedia Prostitusi Online di Kuta Padang Meulaboh Ditahan, Dijerat Pasal 33 Qanun Jinayat
Keluarga Pasien Keluhkan IPAL, Radiologi, dan Air Bersih RSUMAK Gayo Lues, Direktur Tak Beri Tanggapan

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 04:20 WIB

Hasto Kristiyanto Minta Aparat Usut Tuntas Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 04:15 WIB

Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Diusut Tuntas

Rabu, 4 November 2026 - 04:06 WIB

Sikap Kritis PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo dan Polemik Pemakzulan Wakil Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 02:27 WIB

Bareskrim Polri Tetapkan Kepala Staf Kepresidenan dan Dua Perwira Tinggi Sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal

Rabu, 4 November 2026 - 02:21 WIB

Dugaan Penyadapan Presiden dengan Spyware Canggih Seret Sejumlah Jenderal, Terungkap karena Operator Melapor

Rabu, 4 November 2026 - 01:37 WIB

Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Unsur Makar

Selasa, 3 November 2026 - 22:51 WIB

Bareskrim Tetapkan Tiga Jenderal Polri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 19:39 WIB

Polri Buka Suara Soal Isu Penangkapan Perwira Tinggi Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru