PPD Minta Bupati Aceh Selatan Ganti Penyedia Makanan Santri MUQ

Redaksi Bara News

- Redaksi

Sabtu, 13 September 2025 - 13:07 WIB

50415 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tapaktuan, 13 September 2025 – Polemik makanan santri Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Aceh Selatan kembali menuai sorotan publik setelah beredarnya kabar adanya belatung dalam makanan yang disajikan. Menyikapi hal itu, organisasi Pemuda Peduli Daerah (PPD) mendesak Bupati Aceh Selatan segera mengganti pihak penyedia makanan.

PPD menilai kasus tersebut tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut kesehatan serta kelayakan konsumsi bagi para santri yang tengah menimba ilmu. Menurut PPD, para santri merupakan harapan bangsa yang seharusnya mendapatkan perhatian penuh, terlebih anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk kebutuhan makan mereka tidak sedikit, mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.

“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya para santri memperoleh makanan yang bergizi, sehat, dan layak. Fakta ditemukannya belatung dalam makanan jelas sangat memprihatinkan,” kata perwakilan PPD dalam keterangannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, PPD meminta adanya pengawasan ketat pada seluruh lembaga yang anggaran makanannya ditanggung pemerintah daerah. Pengawasan itu, menurut mereka, harus dilakukan secara sungguh-sungguh agar setiap siswa dan santri menerima pelayanan terbaik.

PPD juga menegaskan perlunya keterlibatan kepala sekolah serta guru dalam proses pengawasan sekaligus penentuan rekanan penyedia makanan. Menurut mereka, pihak sekolah lebih memahami kondisi lapangan dan kebutuhan anak didik, sehingga dapat memastikan kualitas makanan sesuai standar kesehatan.

“Bupati Aceh Selatan harus segera mengganti rekanan penyedia yang sekarang. Apalagi kami mendapat informasi penyedia ini juga memasok makanan untuk rumah sakit di Kota Naga. Jika kualitasnya seperti ini, bagaimana mungkin masyarakat bisa sehat dan daerah bisa maju?” ujar perwakilan PPD.

Kasus ini menambah panjang catatan tentang perlunya tata kelola transparan dalam penggunaan anggaran pendidikan di daerah. Bagi PPD, penyedia makanan yang terbukti lalai tidak boleh lagi dilibatkan dalam program pemerintah, karena menyangkut masa depan generasi muda dan kesehatan masyarakat luas. (*)

Berita Terkait

Tonicko Anggara: Menang API Award Bukan Jaminan Pariwisata Berkualitas
Produktivitas Pariwisata Dipertanyakan, Aktivis Desak Bupati Evaluasi Kadis Pariwisata Aceh Selatan
Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan Apresiasi Ketegasan Bupati Mirwan MS Utamakan Pelayanan Kesehatan Rakyat
H. Mirwan Lantik Sekda Definitif Aceh Selatan; Tonicko Anggara: Semoga Mampu Menerjemahkan Visi Aceh Selatan Maju dan Produktif dengan Realisasi Konkret
Sekda Aceh Selatan Dilantik Besok, Tim MANIS Titip Harapan Penguatan Birokrasi untuk Optimalkan Realisasi Visi dan Misi
Disfungsi Birokrasi Pendidikan Aceh Selatan: Aktivis Tuding Kadisdik dan Kacabdin Gagal Total, Krisis Ini Tak Lagi Bisa Ditoleransi
Kepala BPMP Aceh Kunjungi Disdikbud Aceh Selatan, Siap Bersinergi Terapkan Program Prioritas Pendidikan Nasional
Plt Kadisdikbud : Penataan Kepala Sekolah di Aceh Selatan Mengacu Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025

Berita Terbaru