6 Bulan Pascabencana, Gubernur Aceh ke Mendagri: Sawah Belum Bisa Dipakai, Sungai Harus Dibersihkan

Redaksi Bara News

- Redaksi

Minggu, 14 Juni 2026 - 02:30 WIB

5095 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyoroti masih banyaknya persoalan di wilayah pelosok enam bulan pascabencana banjir dan longsor. Hal itu ia sampaikan langsung di hadapan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi dan evaluasi pemulihan pascabencana di Aceh.

Rakor tersebut digelar di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (9/6/2026). Hadir Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta para kepala daerah dari wilayah terdampak bencana dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menegaskan, sektor pertanian dan infrastruktur dasar masih menjadi masalah utama di banyak daerah. Menurutnya, hingga kini masih banyak sawah dan jaringan irigasi yang belum bisa difungsikan, termasuk sejumlah jembatan dan akses jalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” kata Mualem dalam pertemuan tersebut.

Ia menilai kondisi sungai di Aceh menjadi persoalan paling mendesak karena berdampak langsung pada risiko banjir dan kehidupan masyarakat di bantaran sungai. Normalisasi dan penataan alur sungai disebutnya harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Gubernur menekankan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk mempercepat penanganan dampak bencana yang masih dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.

“Insyaallah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang,” ujar Mualem.

Dalam forum yang sama, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyoroti tekanan inflasi yang saat ini membayangi perekonomian Aceh. Berdasarkan data kementerian, kata dia, Aceh menempati posisi kedua inflasi tertinggi di Indonesia.

Ia berharap dukungan lebih besar dari pemerintah pusat untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi, terutama di tengah proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung.

Fadhlullah juga memaparkan perkembangan realisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh. Hingga saat ini, realisasi TKD disebut telah mencapai sekitar 45 persen. Ia mendorong para bupati dan wali kota untuk mempercepat penyerapan anggaran.

“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” kata Fadhlullah.

Dari pemerintah pusat, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan hasil analisis Satgas Nasional terkait pemulihan pascabencana di Aceh. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, 10 di antaranya dinyatakan sudah kembali berfungsi secara normal.

Menurut Tito, pemulihan di Aceh dinilai dari berbagai indikator lintas sektor seperti pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga konektivitas wilayah. Ia menyebut pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk sektor pertanian yang terdampak bencana.

“Untuk sektor pertanian, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sawah, irigasi, dan lahan terdampak,” ujar Tito.

Tito menegaskan pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan lanjutan untuk percepatan pemulihan. Ia juga menyatakan komitmen memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus (otsus) Aceh, termasuk upaya mengembalikan skema dua persen mulai tahun depan, guna memperkuat kapasitas keuangan Aceh dalam menangani dampak bencana maupun pembangunan jangka panjang.

“Oleh sebab itu, dana TKD yang sudah dikembalikan pada tahun ini dapat digunakan segera dan dihabiskan untuk berbagai program pemulihan bencana agar usulan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lancar,” tegas Tito.

Rakor tersebut turut dihadiri para wakil dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana dan person in charge (PIC) dari kementerian/lembaga terkait yang menangani pemulihan di Aceh. Mereka memaparkan perkembangan di daerah masing-masing serta menyusun langkah percepatan pemulihan di sisa wilayah yang belum sepenuhnya pulih. (*)

Berita Terkait

Gubernur Aceh dan SKK Migas Sepakat Revisi PoD Lapangan Gas Tengkulo
Ambulans Tabrak Kerbau di Tol Sibanceh, 1 Penumpang Luka Ringan
Ratusan Warga Laksanakan Salat Jenazah Mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Masjid Raya Baiturrahman
Mantan Peraih Kompolnas Award 2022, IPTU Muhammad Abidinsyah Dipercaya Jabat Kasatreskrim Polres Langsa
1. ASDP Bergerak Cepat! Tanggung Jawab Penuh Korban Ledakan KMP Aceh Hebat 2, Pemulihan Jadi Prioritas
Ledakan KMP Aceh Hebat 2, Suryadi Djamil Desak Usut Tuntas dan Pertanyakan Spesifikasi Kapal
FORBINA: Polemik IUP di Aceh Harus Disikapi Objektif, Fokus pada Pengawasan dan Manfaat bagi Masyarakat
Dukungan untuk Tarmizi Age Menguat, Nama Putra Aceh Ini Viral sebagai Kandidat Wakil Menteri Ketenagakerjaan

Berita Terkait

Jumat, 12 Juni 2026 - 23:05 WIB

Demi Aceh Utara dan Amanah Mualem, Ayah Wa Temui Menteri Agama: Perjuangkan MTQ Nasional hingga Fasilitas Ibadah Pascabanjir

Kamis, 11 Juni 2026 - 05:11 WIB

Ekonomi RI Dikabarkan Lemah, Ketum AKPERSI: Kita Punya Fondasi Kuat

Senin, 8 Juni 2026 - 17:22 WIB

Eks Wakil Kepala BGN Siap Bongkar Pihak Besar dalam Dugaan Korupsi MBG, Pengajuan Justice Collaborator Didorong Berbagai Pihak

Minggu, 7 Juni 2026 - 18:51 WIB

Stop Framing dan Mengaitkan Yasonna Laoly dengan Kasus Hukum yang Menjerat Silmy Karim

Sabtu, 6 Juni 2026 - 04:17 WIB

DPN PERMAHI Dukung Langkah Presiden Prabowo Benahi BGN, Korupsi Program MBG Harus Diusut Hingga ke Akar

Kamis, 4 Juni 2026 - 21:32 WIB

Aktivis Nasional Apresiasi Ketegasan Menteri Imipas Agus Andrianto, Bukti Nyata Komitmen Bersihkan Institusi dari Praktik Korupsi

Minggu, 31 Mei 2026 - 22:39 WIB

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)*

Minggu, 31 Mei 2026 - 10:05 WIB

Sebanyak 1.052 Narapidana dan Anak Binaan Terima RK dan PMP Khusus Waisak Tahun 2026

Berita Terbaru

HUKUM & KRIMINAL

Dikejar TNI AL di Laut, Nelayan Kurir Narkoba Ditangkap di Karimun

Minggu, 14 Jun 2026 - 02:43 WIB

BANDA ACEH

Ambulans Tabrak Kerbau di Tol Sibanceh, 1 Penumpang Luka Ringan

Minggu, 14 Jun 2026 - 02:25 WIB