BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I dalam rangka penanganan pengendalian banjir dan perbaikan jaringan irigasi. Hal ini diwujudkan melalui pertemuan antara Bupati Aceh Besar dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Besar dengan jajaran BWS Sumatera I di Banda Aceh. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif, dengan membahas berbagai langkah strategis sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional.
Koordinasi ini menjadi respon atas kondisi darurat yang dialami sejumlah wilayah di Aceh, termasuk Aceh Besar, pascabanjir yang terjadi pada akhir tahun lalu. Banjir tersebut menyebabkan kerusakan di beberapa titik penting, terutama pada tanggul dan saluran sungai, yang memperbesar risiko bencana serupa di masa mendatang. Pemerintah daerah mengusulkan agar dilakukan normalisasi sungai, penataan ulang sempadan, serta perbaikan struktur tanggul dan saluran untuk meningkatkan daya tahan infrastruktur terhadap tekanan air saat debit tinggi.
Aceh Besar merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam sektor pertanian di Aceh, dengan dukungan dua daerah irigasi besar, yaitu D.I. Krueng Aceh/Leubok yang melayani sekitar 7.884 hektare lahan dan D.I. Krueng Jreu/Keuliling dengan cakupan kurang lebih 4.156 hektare. Keberlangsungan produksi pertanian di wilayah ini sangat bergantung pada ketersediaan dan kelancaran pasokan air irigasi. Namun, sebagian saluran irigasi mengalami kerusakan akibat faktor usia bangunan dan dampak banjir yang mengganggu distribusi air ke lahan-lahan pertanian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan pentingnya penyusunan rencana teknis yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan BWS Sumatera I, terutama untuk proyek-proyek strategis seperti rehabilitasi jaringan irigasi, penguatan tanggul, dan normalisasi alur sungai. Sinkronisasi antara program pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan penanganan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, terutama di kawasan yang masuk kategori rawan banjir dan kekeringan.
Pemerintah daerah menekankan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air bukan hanya berkaitan dengan proteksi terhadap bencana, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan. Aceh Besar sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Aceh membutuhkan sistem irigasi yang baik agar proses tanam, panen, dan distribusi hasil panen dapat berlangsung secara optimal tanpa terganggu oleh cuaca ekstrem maupun kerusakan teknis.
Kerja sama antara pemerintah daerah dan instansi teknis seperti BWS Sumatera I dinilai strategis untuk mewujudkan program pembangunan berkelanjutan, terutama di sektor pertanian dan pengelolaan air. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap adanya percepatan dalam pelaksanaan program prioritas, khususnya pada titik-titik yang telah teridentifikasi sebagai wilayah krusial. Komitmen bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya para petani yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan air dan stabilitas lingkungan.
Ke depan, kerja sama ini diharapkan terus berlanjut dalam bentuk implementasi program secara bertahap dan terukur. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui BWS, serta peran aktif pemerintah daerah, perbaikan infrastruktur irigasi dan pengendalian banjir di Aceh Besar dapat menjadi contoh langkah kolaboratif dalam mewujudkan ketahanan lingkungan dan ketahanan pangan secara berkesinambungan. (*)
