slot preparation.lsrs.lu

Menjelang 2026, Ketidakjelasan Dana UMKM 2025 Picu Krisis Akuntabilitas; GMPB Mendesak Audit Total Baitul Mal Banda Aceh

Redaksi Bara News

- Redaksi

Sabtu, 6 Desember 2025 - 02:29 WIB

50363 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh — Menjelang memasuki tahun anggaran 2026, perhatian publik kembali tertuju pada pengelolaan dana UMKM tahun 2025 di lingkungan Baitul Mal Banda Aceh.

Minimnya kejelasan laporan realisasi program pemberdayaan ekonomi tersebut dinilai telah memicu meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas lembaga Ujar Azizi

Gerakan Mahasiswa Pemuda Banda Aceh Menegaskan pentingnya penyampaian informasi terbuka terkait penggunaan anggaran, mengingat dana tersebut bersumber dari publik dan memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan program ekonomi masyarakat kecil.
Dalam berbagai Isu publik yang berkembang, masyarakat menilai langkah audit menyeluruh merupakan cara paling tepat dan konstruktif untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana berjalan sesuai ketentuan. Audit independen juga dipandang sebagai instrumen penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola kelembagaan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Azizi Hubaz Selaku Kordinator (GMPB) Meminta ketua Baitul Mal Banda Aceh untuk mempertimbangkan langkah evaluasi diri, termasuk opsi pengunduran diri apabila tidak mampu menghadirkan transparansi yang memadai.

Dorongan ini diposisikan sebagai seruan etik untuk menjaga integritas lembaga, bukan penilaian hukum.

TUNTUTAN PUBLIK :
1. Audit Investigatif Independen
Mendesak dilakukan audit menyeluruh atas pengelolaan dana UMKM 2025 oleh lembaga audit profesional atau oleh lembaga pengawasan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Publikasi Laporan Secara Terbuka
Meminta Baitul Mal Banda Aceh menerbitkan laporan lengkap mengenai penyaluran, realisasi, serta evaluasi program UMKM kepada publik.

3. Evaluasi Kepemimpinan Lembaga
Mendorong pimpinan Baitul Mal untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, termasuk mempertimbangkan langkah etik apabila tidak mampu memastikan transparansi.

Azizi Hubaz. Menyampaikan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya tata kelola dana publik yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Masyarakat berharap langkah-langkah korektif dapat segera dilakukan demi menjaga kredibilitas Baitul Mal Banda Aceh dan memastikan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Oleh Karna Itu Kami Dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Banda Aceh ( GMPB ) tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah-langkah strategis, bila tidak diindahkan

Berita Terkait

Tinjau Kondisi Dermaga Nelayan Sawang Bak U, Jamaluddin Idham Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Pesisir
Dua Pelajar Tewas dalam Tabrakan di Jalan Nasional Tapaktuan-Subulussalam
HAMAS Dukung Perjuangan Masyarakat Trumon, T. Ridwansyah Kecam Keras Tindakan BKSDA
Excavator Hitachi Disita di Lokasi Dugaan Perambahan Kawasan SM Rawa Singkil Aceh Selatan
Masyarakat Kecamatan Samadua Tegaskan Sikap Tolak Aktivitas Perusahaan Tambang, Desak Pemerintah Batalkan Rekomendasi dan Izin
Dr Nasrul Zaman Kritik Pemkab Aceh Selatan Fasilitasi Sosialisasi IUP di Samadua
Tambang Emas Ilegal Aceh Selatan Menggila, Puluhan Alat Berat Diduga Beroperasi di Bawah Bayang-Bayang Setoran
Perempuan di Aceh Selatan Alami Patah Kaki Akibat Diinjak Gajah Liar

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 04:20 WIB

Hasto Kristiyanto Minta Aparat Usut Tuntas Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 04:15 WIB

Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Diusut Tuntas

Rabu, 4 November 2026 - 04:06 WIB

Sikap Kritis PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo dan Polemik Pemakzulan Wakil Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 02:27 WIB

Bareskrim Polri Tetapkan Kepala Staf Kepresidenan dan Dua Perwira Tinggi Sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal

Rabu, 4 November 2026 - 02:21 WIB

Dugaan Penyadapan Presiden dengan Spyware Canggih Seret Sejumlah Jenderal, Terungkap karena Operator Melapor

Rabu, 4 November 2026 - 01:37 WIB

Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Unsur Makar

Selasa, 3 November 2026 - 22:51 WIB

Bareskrim Tetapkan Tiga Jenderal Polri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 19:39 WIB

Polri Buka Suara Soal Isu Penangkapan Perwira Tinggi Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru