Menjelang 2026, Ketidakjelasan Dana UMKM 2025 Picu Krisis Akuntabilitas; GMPB Mendesak Audit Total Baitul Mal Banda Aceh

Redaksi Bara News

- Redaksi

Sabtu, 6 Desember 2025 - 02:29 WIB

50324 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh — Menjelang memasuki tahun anggaran 2026, perhatian publik kembali tertuju pada pengelolaan dana UMKM tahun 2025 di lingkungan Baitul Mal Banda Aceh.

Minimnya kejelasan laporan realisasi program pemberdayaan ekonomi tersebut dinilai telah memicu meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas lembaga Ujar Azizi

Gerakan Mahasiswa Pemuda Banda Aceh Menegaskan pentingnya penyampaian informasi terbuka terkait penggunaan anggaran, mengingat dana tersebut bersumber dari publik dan memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan program ekonomi masyarakat kecil.
Dalam berbagai Isu publik yang berkembang, masyarakat menilai langkah audit menyeluruh merupakan cara paling tepat dan konstruktif untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana berjalan sesuai ketentuan. Audit independen juga dipandang sebagai instrumen penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola kelembagaan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Azizi Hubaz Selaku Kordinator (GMPB) Meminta ketua Baitul Mal Banda Aceh untuk mempertimbangkan langkah evaluasi diri, termasuk opsi pengunduran diri apabila tidak mampu menghadirkan transparansi yang memadai.

Dorongan ini diposisikan sebagai seruan etik untuk menjaga integritas lembaga, bukan penilaian hukum.

TUNTUTAN PUBLIK :
1. Audit Investigatif Independen
Mendesak dilakukan audit menyeluruh atas pengelolaan dana UMKM 2025 oleh lembaga audit profesional atau oleh lembaga pengawasan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Publikasi Laporan Secara Terbuka
Meminta Baitul Mal Banda Aceh menerbitkan laporan lengkap mengenai penyaluran, realisasi, serta evaluasi program UMKM kepada publik.

3. Evaluasi Kepemimpinan Lembaga
Mendorong pimpinan Baitul Mal untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, termasuk mempertimbangkan langkah etik apabila tidak mampu memastikan transparansi.

Azizi Hubaz. Menyampaikan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya tata kelola dana publik yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Masyarakat berharap langkah-langkah korektif dapat segera dilakukan demi menjaga kredibilitas Baitul Mal Banda Aceh dan memastikan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Oleh Karna Itu Kami Dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Banda Aceh ( GMPB ) tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah-langkah strategis, bila tidak diindahkan

Berita Terkait

Tonicko Anggara: Menang API Award Bukan Jaminan Pariwisata Berkualitas
Produktivitas Pariwisata Dipertanyakan, Aktivis Desak Bupati Evaluasi Kadis Pariwisata Aceh Selatan
Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan Apresiasi Ketegasan Bupati Mirwan MS Utamakan Pelayanan Kesehatan Rakyat
H. Mirwan Lantik Sekda Definitif Aceh Selatan; Tonicko Anggara: Semoga Mampu Menerjemahkan Visi Aceh Selatan Maju dan Produktif dengan Realisasi Konkret
Sekda Aceh Selatan Dilantik Besok, Tim MANIS Titip Harapan Penguatan Birokrasi untuk Optimalkan Realisasi Visi dan Misi
Disfungsi Birokrasi Pendidikan Aceh Selatan: Aktivis Tuding Kadisdik dan Kacabdin Gagal Total, Krisis Ini Tak Lagi Bisa Ditoleransi
Kepala BPMP Aceh Kunjungi Disdikbud Aceh Selatan, Siap Bersinergi Terapkan Program Prioritas Pendidikan Nasional
Plt Kadisdikbud : Penataan Kepala Sekolah di Aceh Selatan Mengacu Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025

Berita Terbaru