BALI | Kantor Imigrasi Singaraja, Bali, mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Turki berinisial HY akibat pelanggaran izin tinggal. Pria berusia 45 tahun itu diketahui tinggal di Indonesia tanpa izin resmi selama 235 hari, atau hampir delapan bulan, sejak izin tinggalnya berakhir pada Januari 2025.
“Yang bersangkutan tidak mengajukan perpanjangan sesuai ketentuan,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Anak Agung Gde Kusuma Putra, dalam keterangan resmi, Senin (29/9/2025).
HY diamankan dalam operasi pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Singaraja. Operasi dilakukan pada 27 September 2025 di wilayah Kabupaten Jembrana, Bali barat. Saat diperiksa, HY tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian yang sah dan tidak tercatat telah memperpanjang izin tinggalnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah menjalani pemeriksaan lanjutan di Kantor Imigrasi Singaraja, HY diputuskan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur batas waktu dan tata kelola izin tinggal bagi warga negara asing. Atas pelanggaran tersebut, Imigrasi menerbitkan keputusan untuk mendeportasi dan menolak kembali masuknya HY ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
HY kemudian dipulangkan ke negara asalnya melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, setelah menyelesaikan tahapan administratif, termasuk pengemasan barang pribadinya.
“Kami tidak akan menoleransi pelanggaran izin tinggal, sekecil apa pun. Setiap WNA yang melanggar aturan akan diproses sesuai hukum yang berlaku, termasuk deportasi dan penangkalan masuk Indonesia,” tegas Agung.
Ia juga mengingatkan bahwa pihak Imigrasi telah menyediakan sistem daring untuk memudahkan proses perpanjangan visa maupun izin tinggal. Layanan tersebut tersedia melalui portal resmi evisa.imigrasi.go.id serta aplikasi Molina (Modul Layanan Orang Asing) yang dapat diakses oleh setiap orang asing yang berada di Indonesia.
Sebagai informasi, di wilayah Provinsi Bali terdapat tiga satuan kerja keimigrasian, yakni Kantor Imigrasi Denpasar, Ngurah Rai, dan Singaraja. Kantor Imigrasi Singaraja mencakup wilayah hukum di Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Sementara Kantor Imigrasi Denpasar melayani wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Klungkung, Bangli, Tabanan, dan sebagian Kabupaten Badung. Adapun Kantor Imigrasi Ngurah Rai memiliki cakupan wilayah Kuta, Kuta Selatan, dan Kuta Utara yang seluruhnya berada dalam administrasi Kabupaten Badung.
Imigrasi menyatakan akan terus meningkatkan intensitas pengawasan terhadap keberadaan WNA, termasuk edukasi terhadap kewajiban pelaporan dan perpanjangan izin tinggal. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan wilayah Indonesia dari potensi pelanggaran keimigrasian yang berdampak pada sektor sosial maupun ekonomi masyarakat.
