Pidie – Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra yang akrab disapa Bulek menyatakan keprihatinannya atas pemotongan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh tahun 2025. Ia menegaskan bahwa pengurangan dana tersebut dapat berdampak serius terhadap pembangunan di Aceh, khususnya di Kabupaten Pidie.
Berdasarkan alokasi awal, Dana Otsus Aceh seharusnya mencapai Rp 4,466 triliun. Namun, setelah revisi, jumlahnya berkurang menjadi Rp 4,309 triliun, mengalami pemangkasan sebesar Rp 156,755 miliar. Menurut Anwar, pemangkasan ini tidak hanya berdampak pada Pidie, tetapi juga seluruh kabupaten/kota di Aceh.
“Pemotongan ini tentu sangat merugikan. Kabupaten Pidie juga terdampak, dan ini bukan hanya masalah kami, tetapi seluruh daerah di Aceh. Jika anggaran terus dikurangi, bagaimana kami bisa melanjutkan pembangunan?” ujar Bulek, politisi dari Partai Aceh.
Ia menyoroti bahwa sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah mengalami pemotongan. Jika Dana Otsus juga dikurangi, maka dampaknya terhadap pembangunan akan semakin besar.
“Kami sangat mendukung program Presiden Prabowo agar sejalan dengan pemerintah daerah. Namun, Kementerian Keuangan harus lebih jeli dalam menentukan sektor mana yang dipangkas. Jangan sampai kebijakan ini justru menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Bulek juga mengingatkan bahwa Dana Otsus merupakan hasil perjuangan panjang rakyat Aceh. Pemerintah pusat sebaiknya melakukan kajian mendalam sebelum mengambil kebijakan yang dapat berdampak negatif bagi Aceh, mengingat daerah ini memiliki kearifan lokal dan kebutuhan khusus.
Presiden Prabowo sebelumnya telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kebijakan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk para kepala daerah yang kini harus menghadapi pemangkasan anggaran dalam skala besar.
Sebagai dana kompensasi atas konflik masa lalu, Dana Otsus Aceh sejak 2008 telah berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, ekonomi rakyat, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Anwar menegaskan bahwa pemangkasan ini dapat menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali keputusan ini. Aceh, khususnya Pidie, masih membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan. Jika Dana Otsus terus dikurangi, maka perjuangan kita dalam membangun daerah ini akan semakin sulit,” tutupnya.
