slot preparation.lsrs.lu

IPELMAWAR Meulaboh Minta Pemerintah Cabut Izin PT MGK di Krung Woyla

Redaksi Bara News

- Redaksi

Sabtu, 11 Oktober 2025 - 00:03 WIB

50436 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Meulaboh, 10 Oktober 2025 — Ikatan Pelajar Mahasiswa Woyla Raya (IPELMAWAR) Meulaboh kembali menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap aktivitas PT Mandiri Graha Kencana (MGK) yang beroperasi di kawasan Krung Woyla, Kabupaten Aceh Barat. Dalam pernyataan resminya, IPELMAWAR menegaskan bahwa aktivitas perusahaan tersebut telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Ketua IPELMAWAR Meulaboh, Syahrul, menilai bahwa operasi PT MGK di lapangan tidak lagi dapat ditoleransi karena masih berlangsung meski belum memiliki rekomendasi teknis (Rekomtek) dari instansi berwenang. “Kami menilai pemerintah daerah harus tegas. Jika perusahaan ini masih beroperasi tanpa izin lengkap dan terbukti mencemari lingkungan, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan izinnya. Cabut izin PT MGK segera!,” tegas Syahrul.

IPELMAWAR juga menyoroti kondisi air sungai Krung Woyla yang berubah warna menjadi keruh dan berlumpur setelah adanya aktivitas di sekitar wilayah kerja perusahaan tersebut. Kondisi ini telah mengganggu aktivitas warga seperti mandi, mencuci, dan kebutuhan air bersih sehari-hari.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami tidak menolak investasi di Aceh Barat, tetapi investasi harus taat hukum dan berpihak pada kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal,” tambahnya.

IPELMAWAR Meulaboh mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Pemerintah Aceh untuk segera meninjau ulang seluruh izin yang dimiliki PT MGK. Jika ditemukan pelanggaran, maka pencabutan izin operasi merupakan langkah yang paling tepat demi keadilan ekologis dan perlindungan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen, IPELMAWAR menyatakan siap melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan ini diabaikan. “Jika tidak ada tindakan nyata dari pemerintah, kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan keadilan lingkungan ditegakkan,” tutup Syahrul. (*)

Berita Terkait

Sinergi Lintas Disiplin: Dosen UTU Terapkan Vertiminaponik dan Digitalisasi Posyandu di Gampong Pasi Pinang
Jamaluddin Idham Raih Penghargaan JAB Award 2026 sebagai Wakil Rakyat Responsif dan Aspiratif
Empat Pelaku Penyedia Prostitusi Online di Kuta Padang Meulaboh Ditahan, Dijerat Pasal 33 Qanun Jinayat
Jamaluddin Idham Kunker ke Aceh Barat, Pastikan Bantuan Budidaya Lele dan Ayam Petelur Berjalan
Dukung Ketahanan Pangan, Polres Aceh Barat Lakukan Penanaman Jagung Perdana dan Serahkan Bantuan Alsintan
YARA Minta Menteri Imipas Investigasi Dugaan Intervensi dan Penyalahgunaan Kewenangan di Lapas Meulaboh
Ketua Umum PP IKA UTU Ucapkan Selamat kepada 747 Wisudawan, Dorong Alumni Tetap Adaptif dan Berkontribusi bagi Masyarakat
Jamaluddin Idham Tinjau Jalan Nasional Meulaboh–Medan, Dorong Pembangunan Jalur Dua di Meureubo

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 04:20 WIB

Hasto Kristiyanto Minta Aparat Usut Tuntas Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 04:15 WIB

Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Diusut Tuntas

Rabu, 4 November 2026 - 04:10 WIB

YUSRIL Sebut Prabowo Tahu Penangkapan Jenderal Listyo, Tegaskan Kasus Penyadapan Ilegal Bukan Makar

Rabu, 4 November 2026 - 02:27 WIB

Bareskrim Polri Tetapkan Kepala Staf Kepresidenan dan Dua Perwira Tinggi Sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal

Rabu, 4 November 2026 - 02:21 WIB

Dugaan Penyadapan Presiden dengan Spyware Canggih Seret Sejumlah Jenderal, Terungkap karena Operator Melapor

Rabu, 4 November 2026 - 01:37 WIB

Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Unsur Makar

Selasa, 3 November 2026 - 22:51 WIB

Bareskrim Tetapkan Tiga Jenderal Polri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 19:39 WIB

Polri Buka Suara Soal Isu Penangkapan Perwira Tinggi Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru