BANDA ACEH, (20/12/2025)| Bencana banjir yang kembali melanda wilayah Aceh, khususnya di kawasan Sumatra, menyisakan luka mendalam dan berbagai pertanyaan dari masyarakat, terutama mengenai respons pemerintah pusat dan tindakan aparat di lapangan. Sejumlah tokoh muda, termasuk dari kalangan mahasiswa, menyuarakan kritik keras atas sikap yang dinilai tidak mencerminkan keberpihakan negara kepada rakyat yang tertimpa musibah.
Ali Hasyimi, Presiden Mahasiswa Universitas Al Washliyah Darussalam (UNADA) Banda Aceh, menilai langkah yang ditempuh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak mencerminkan peran sebagai wakil rakyat. Ia menyayangkan keputusan yang membatasi pemanfaatan kayu hasil hanyutan banjir oleh warga terdampak. Padahal, menurutnya, kayu tersebut digunakan masyarakat untuk kebutuhan dasar seperti memasak serta memperbaiki rumah yang hancur pasca bencana.
“Kayu itu dibawa oleh arus air, bukan ditebang oleh masyarakat. Mereka tidak menjual, tapi memakainya untuk bertahan hidup. Di sisi lain, wakil rakyat justru mempermasalahkan hal itu,” ujarnya dengan nada kecewa. Ia menilai, alih-alih menunjukkan kepedulian, sikap tersebut seolah menempatkan negara sebagai pihak yang berhadap-hadapan dengan rakyat sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, dalam situasi darurat ini, belum terlihat langkah tegas dari pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional bagi Aceh. Ia mempertanyakan alasan di balik lambannya respons tersebut. Apakah ini murni soal teknis, atau ada faktor lain yang sengaja tidak diungkap kepada publik?
“Apakah ini ada udang di balik batu? Sampai hari ini belum ada keputusan jelas. Padahal dampaknya luas, dan rakyat sangat membutuhkan intervensi negara secara maksimal. Kalau Indonesia tidak mampu sendiri, mestinya bisa terbuka menerima bantuan dari luar negeri. Bukan malah melecehkan atau mengejek niat baik internasional,” tuturnya.
Kritik juga ditujukan pada insiden yang melibatkan oknum aparat di lapangan. Seorang jurnalis dari sebuah stasiun televisi nasional disebut mengalami intimidasi saat meliput kondisi di Aceh Tamiang. Telepon genggamnya dirampas, dan rekaman video yang telah dibuat dihapus secara paksa oleh oknum TNI. Peristiwa ini mencederai prinsip keterbukaan informasi dan kebebasan pers, dua pilar penting dalam penanganan bencana secara demokratis dan akuntabel.
Ali mempertanyakan peran TNI sebagai bagian dari kekuatan negara yang mengaku kuat bersama rakyat, namun justru membatasi ruang kerja jurnalis yang sedang menjalankan tugas. Menurutnya, tindakan tersebut menambah daftar panjang ironi dalam penanganan bencana, yang semestinya diwarnai dengan solidaritas, transparansi, dan perlindungan terhadap hak sipil.
Sementara itu, para pengungsi di sejumlah titik pengungsian masih bergulat dengan keterbatasan logistik. Air bersih, makanan siap saji, obat-obatan hingga tempat perlindungan yang layak masih menjadi kebutuhan mendesak. Di tengah himpitan seperti ini, kritik dan masukan dari masyarakat semestinya menjadi cermin bagi pemerintah untuk berbenah, bukan alasan untuk mempersempit suara rakyat yang menyuarakan kebenaran.
Pada titik ini, bencana bukan semata urusan alam, melainkan juga ujian bagi keberpihakan negara. Ketika banjir dianggap milik rakyat yang harus ditanggung sendiri, namun kayu yang hanyut dianggap milik negara, di situlah letak tragedi yang sebenarnya. Rakyat tidak sedang meminta lebih, mereka hanya ingin hidup layak, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun.
