JAKARTA – Dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto beserta lingkaran terdekatnya mengemuka dan menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Sejumlah jenderal polisi aktif termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan kini menjalani penahanan untuk proses hukum lebih lanjut. Informasi tersebut dikutip dari kanal youtube Obor Rakyat Reborn yang menghadirkan narasumber mantan agen Badan Intelijen Negara Kolonel TNI Purnawirawan Sri Radjasa Candra.
Perkara ini dinilai bukan sekadar pelanggaran prosedur penyadapan, melainkan telah masuk pada ranah yang merongrong kewibawaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Narasumber menjelaskan bahwa target penyadapan tidak hanya Presiden, tetapi juga orang-orang dekat Presiden yang berada di lingkar kekuasaan seperti ajudan dan kerabat dekat yang merasa teleponnya mengalami keanehan saat menghubungi Presiden.
Kasus ini terungkap bukan melalui operasi intelijen resmi, baik oleh BIN maupun BAIS, melainkan karena adanya kecerobohan dari internal pelaku sendiri. Operator yang menjalankan penyadapan merasa ketakutan setelah mengetahui bahwa target yang disadap adalah Presiden. Operator tersebut kemudian melapor lebih dulu kepada Propam maupun Bareskrim, yang kemudian menindaklanjuti laporan itu atas perintah pimpinan yang lebih tinggi. Laporan internal itulah yang kemudian membuka tabir praktik tersebut, bukan hasil kerja aparat intelijen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Modus yang digunakan dalam dugaan penyadapan ini disebut menggunakan spyware canggih yang dikembangkan oleh NSO Group asal Israel, yang dikenal dengan nama Pegasus. Teknologi tersebut dikenal memiliki kemampuan zero-click, yakni mampu menginfeksi ponsel Android maupun iPhone tanpa perlu interaksi pengguna seperti mengklik tautan. Setelah berhasil masuk, spyware tersebut dapat memberikan akses penuh kepada operatornya. Kemampuannya mencakup menghidupkan mikrofon ponsel untuk merekam pembicaraan di sekitar, mengakses kamera untuk memotret dan merekam secara diam-diam, mencuri pesan teks, surel, riwayat panggilan, hingga data dari aplikasi pesan terenkripsi seperti WhatsApp, serta melacak posisi geografis target secara real-time.
Lokasi operasional penyadapan tersebut, menurut penelusuran awal, terlacak berada di kawasan Jalan Widya Chandra, sebuah kawasan yang diketahui banyak dihuni pejabat tinggi. Informasi mengenai kepemilikan maupun penyewaan rumah di lokasi tersebut masih dalam pendalaman penyidik.
Kronologi kejahatan ini disebut telah berlangsung sejak Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto sendiri dilantik pada 20 Oktober 2024, sehingga praktik penyadapan tersebut diduga mulai berjalan sekitar dua bulan setelah Presiden menjabat dan terus berlangsung hingga akhirnya terungkap berkat laporan internal. Penangkapan dan penahanan terhadap para terduga pelaku kemudian dilakukan di Mako Brimob Kelapa Dua.
Peristiwa yang menghebohkan publik ini akhirnya mendapat kejelasan setelah Mabes Polri menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 3 November 2026 tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Asep menjelaskan bahwa penetapan tersangka dan penahanan telah dilakukan, meski pasal yang diterapkan pada tahap awal adalah terkait ilegal akses. Hal itu menimbulkan pertanyaan publik mengapa hanya dikenakan pasal ilegal akses, padahal perbuatan tersebut dinilai mengandung unsur insubordinasi dan pengkhianatan terhadap Presiden.
Motif di balik dugaan penyadapan tersebut diduga kuat berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Narasumber menilai tindakan tersebut bukan sekadar untuk mengetahui informasi biasa, melainkan untuk mencari kelemahan Presiden, memantau sikap Presiden terhadap isu-isu besar, hingga memperbesar ketergantungan Presiden terhadap kelompok tertentu. Praktik semacam itu, apabila terbukti, dikategorikan sebagai perbuatan makar karena merongrong kewibawaan kekuasaan Presiden. Seorang pegawai negeri atau pejabat negara yang masih aktif namun melakukan penyadapan terhadap Presiden dinilai telah berkhianat dan berupaya membunuh secara politik.
Keterkaitan dugaan penyadapan ini juga dikaitkan dengan dinamika politik di sekitar posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa salah satu tujuan penyadapan adalah untuk mengetahui sikap Presiden Prabowo terkait isu Gibran yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Analisa yang berkembang menyebutkan bahwa Listyo Sigit Prabowo merupakan salah satu simpul kekuatan yang dekat dengan apa yang disebut sebagai Geng Solo. Jika simpul kekuatan tersebut runtuh, maka hal itu bisa berujung pada jatuhnya Gibran. Narasumber juga mengaitkan peran Listyo dalam operasi politik lain, termasuk peristiwa jatuhnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang kemudian digantikan oleh Bahlil Lahadalia, di mana nama Listyo disebut ikut dilibatkan melalui panggilan video kepada para Ketua DPD tingkat I Golkar yang sempat ditahan di Lapas Sukamiskin.
Kritik juga diarahkan kepada aparat intelijen negara yang dinilai kecolongan. Seharusnya BIN, BSSN, dan aparat keamanan lainnya berada di garda terdepan dalam mengawal keselamatan Presiden, termasuk keamanan komunikasi dan informasi. Secara periodik, BSSN disebut melakukan pengecekan terhadap alat komunikasi pejabat Very Very Important Person termasuk Presiden untuk mengantisipasi penyadapan, namun dalam kasus ini hal tersebut tidak terdeteksi. Peristiwa serupa pernah terjadi pada era Presiden B.J. Habibie, di mana percakapan teleponnya dengan Jaksa Agung Andi Ghalib disadap di tengah jaringan telepon konvensional, serta kasus penyadapan dari luar negeri yang dilakukan Australia.
Pergantian Kapolri kepada Jenderal Suyudi Ario Seto yang terjadi di tengah kasus ini dinilai sebagai momentum untuk melakukan bersih-bersih total di tubuh Polri, termasuk mengubah citra Polri yang sempat disebut sebagai partai cokelat. Penegakan hukum terhadap kasus ini diharapkan tidak berhenti pada pasal ilegal akses, melainkan mengusut tuntas apa yang ada di balik penyadapan tersebut, termasuk adanya kepentingan politik besar dan bisnis ilegal yang selama ini disebut-sebut melibatkan jaringan tersebut. (*)
