Lhokseumawe — Bea Cukai Lhokseumawe menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRK Lhokseumawe, Selasa (3/2/2026), di Ruang Rapat Komisi B Gedung DPRK Lhokseumawe. RDP ini dilaksanakan berdasarkan undangan DPRK Lhokseumawe dalam rangka pengawasan dan penguatan sinergi di bidang perekonomian dan keuangan.
Kepala Bea Cukai Lhokseumawe Agus Siswadi hadir bersama Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Vicky Fadian, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis Sofyan, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan M. Syahputra, serta jajaran staf. Rombongan diterima langsung oleh Pimpinan Komisi B Julianti dan Masykurdin El Ahmady, didampingi anggota Komisi B Hery Herman Saputra dan Haniful Ikbal, serta Ketua Komisi C Said Fachri.
Dalam pemaparannya, Agus Siswadi menjelaskan tugas dan fungsi Bea Cukai Lhokseumawe, wilayah kerja, serta layanan yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Ia juga menyampaikan capaian kinerja tahun 2025, termasuk realisasi penerimaan negara yang melampaui target serta kegiatan penindakan yang dilakukan Bea Cukai dalam rangka melindungi masyarakat dan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Agus, Bea Cukai tidak hanya berperan dalam pengawasan dan penerimaan negara, tetapi juga sebagai fasilitator perdagangan dan pendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pembinaan UMKM agar mampu berorientasi ekspor.
Sementara itu, Pimpinan Komisi B dan C DPRK Lhokseumawe menyampaikan bahwa RDP ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus menggali peran strategis Bea Cukai dalam mendukung pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe. DPRK berharap Bea Cukai dapat terus berkontribusi dalam mendorong UMKM lokal naik kelas dan membuka akses pasar internasional.
Rapat berlangsung dalam suasana dialog yang terbuka. Sejumlah anggota DPRK mengajukan pertanyaan terkait mekanisme ekspor, pendampingan UMKM, serta langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Pada kesempatan yang sama, Bea Cukai Lhokseumawe juga meminta dukungan DPRK dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal serta penguatan pengawasan terhadap masuknya narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) melalui wilayah pesisir Aceh.
RDP ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama berkelanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan melindungi masyarakat Lhokseumawe.
