LHOKSEUMAWE | Gelombang kritik terhadap tata kelola Pemerintah Kota Lhokseumawe kembali mencuat. Liga Mahasiswa Unimal menggeruduk kantor Wali Kota Lhokseumawe pada Senin, 21 September 2026, dengan membawa 6 tuntutan yang disebut sebagai cerminan keresahan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah daerah.
Massa tidak sekadar menyampaikan aspirasi. Mereka menuntut pemerintah kota memberikan penjelasan terbuka mengenai realisasi program kerja, kondisi pelayanan publik, hingga persoalan kesejahteraan masyarakat yang menurut mahasiswa belum menunjukkan perkembangan sebagaimana yang diharapkan.
Salah satu sorotan utama diarahkan kepada kinerja Wali Kota Dr. Sayuti Abubakar-Husaini. Mahasiswa meminta dilakukan evaluasi terhadap pencapaian program kerja selama 2 tahun masa jabatan. Mereka menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang belum mendapatkan penyelesaian konkret.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tuntutan mahasiswa juga menyentuh persoalan pencairan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta pembenahan fasilitas publik yang dinilai terbengkalai.
Jembatan Loskala-Ujong Blang menjadi salah satu fasilitas yang disorot. Mahasiswa mempertanyakan kondisi pembangunan infrastruktur tersebut yang menurut mereka telah berlarut-larut dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Tidak hanya infrastruktur, sistem penerangan jalan yang mati juga menjadi bagian dari kritik. Bagi mahasiswa, persoalan fasilitas dasar seperti penerangan jalan semestinya menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat.
Ketegangan sempat mewarnai aksi ketika mahasiswa bersikeras ingin bertemu langsung dengan Wali Kota Lhokseumawe. Namun, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe A. Haris menemui massa dan menjelaskan bahwa wali kota sedang menjalankan tugas kedinasan di Banda Aceh.
Komunikasi melalui panggilan video sempat dilakukan. Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya meredakan kekecewaan mahasiswa. Massa tetap mempertanyakan progres pembangunan yang mereka nilai belum terlihat signifikan di lapangan.
Koordinator Aksi, Hafizi, menegaskan bahwa 6 tuntutan yang dibawa bukan muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan akumulasi keresahan mahasiswa dan masyarakat terhadap persoalan transparansi keuangan, pemerataan bantuan sosial, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pemerintah.
Sorotan terhadap Jembatan Loskala bahkan semakin tajam karena mahasiswa menyebut proyek tersebut telah mangkrak selama 3 tahun. Kondisi itu, menurut mereka, tidak hanya menjadi persoalan pembangunan fisik, tetapi juga berpotensi menghambat akses dan aktivitas ekonomi warga yang bergantung pada jalur tersebut.
Mahasiswa kemudian memberikan batas waktu kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. Mereka menegaskan bahwa jawaban normatif tanpa langkah konkret tidak cukup untuk meredakan keresahan yang telah disampaikan dalam aksi tersebut.
Tekanan mahasiswa bahkan dipastikan belum berhenti di halaman kantor wali kota. Jika tuntutan tidak mendapatkan respons konkret dari Wali Kota Lhokseumawe, massa menyatakan akan kembali turun ke jalan pada hari Rabu dengan jumlah peserta yang lebih besar.
Aksi tersebut kini menjadi sorotan terhadap Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menjelaskan secara terbuka sejauh mana program kerja yang telah dijanjikan benar-benar berjalan, bagaimana persoalan kesejahteraan diselesaikan, dan kapan fasilitas publik yang dipersoalkan masyarakat dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya. (*)
