Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Negara Republik Indonesia dibentuk dengan satu mandat utama sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Amanat ini bukan sekadar janji historis, melainkan kewajiban moral dan politik yang harus dihadirkan nyata dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Namun, setelah hampir delapan dekade kemerdekaan, tak dapat dimungkiri bahwa sebagian besar rakyat masih hidup dalam bayang-bayang kemiskinan, ketidakpastian, dan keterpinggiran.
Di tengah tekanan ekonomi yang kian berat, muncul satu ancaman yang bekerja secara diam-diam, nyaris tak bersuara, tetapi dampaknya menghancurkan yakni judi online. Ia bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan telah menjelma bencana sosial non-alam yang menggerogoti kehidupan rakyat kecil dari dalam rumah mereka sendiri. Tidak ada gemuruh seperti banjir atau gempa, tetapi dampaknya perlahan meruntuhkan sendi ekonomi keluarga, relasi sosial, bahkan masa depan generasi muda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat hingga kuartal III tahun 2025, perputaran dana judi online di Indonesia mencapai Rp155,4 triliun. Angka ini mencerminkan skala kejahatan yang luar biasa besar. Lebih dari satu juta pemain aktif teridentifikasi, dan yang paling mengkhawatirkan, praktik ini telah menyasar kelompok rentan, termasuk anak-anak usia sekolah. Mereka bukan sekadar korban bujuk rayu iklan digital, tetapi korban dari sistem sosial-ekonomi yang gagal memberi harapan.
Bagi rakyat kecil, judi online sering kali tampil sebagai jalan pintas dari kemiskinan. Di saat lapangan kerja sempit, harga kebutuhan pokok melambung, dan keteladanan elite semakin menjauh dari kesederhanaan, janji kekayaan instan menjadi godaan yang sulit ditolak. Dalam kajian sosiologi ekonomi, kondisi ini menunjukkan relasi kuat antara kemiskinan struktural dan tumbuhnya ekonomi ilegal berbasis ilusi. Rakyat dipaksa bertaruh bukan karena serakah, melainkan karena terdesak.
Ironinya, negara kerap hadir dengan wajah yang tidak berpihak. Penegakan hukum selama ini lebih sering menyasar pemain kecil seperti buruh, petani, nelayan, ibu rumah tangga, sementara bandar besar dan jaringan pelindungnya tetap berada di balik tirai kekuasaan. Pola penegakan hukum semacam ini melanggengkan ketidakadilan dan meruntuhkan kepercayaan publik. Hukum terasa tegas ke bawah, tetapi lunak ke atas.
Lebih jauh, berbagai temuan publik menunjukkan bahwa praktik judi online tidak berdiri sendiri. Ia ditopang oleh jaringan yang melibatkan oknum aparat, institusi jasa keuangan, serta perusahaan penyedia layanan pembayaran. Modusnya berlapis dan sistematis, mulai dari penggunaan badan hukum, nominee, pemindahan server, hingga penyamaran administratif. Pencabutan izin usaha tanpa pengusutan pidana yang serius terbukti tidak cukup menghentikan praktik ini. Akar masalah dibiarkan tumbuh, sementara korban terus berjatuhan.
Dalam konteks ini, sudah saatnya negara bersikap jujur dan berani. Judi online layak dan patut ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Dampaknya meluas, merusak tatanan sosial, menimbulkan kerugian ekonomi fantastik, serta meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga-keluarga miskin. Setiap rupiah yang hilang bukan sekadar angka, tetapi uang belanja dapur, biaya sekolah anak, dan harapan akan hidup yang lebih layak.
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi memikul tanggung jawab konstitusional untuk memastikan negara hadir melindungi rakyatnya. Pemberantasan judi online tidak cukup dengan slogan, razia simbolik, atau penindakan setengah hati. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik, integritas aparat, serta keseriusan untuk membongkar jaringan besar hingga ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu.
Ketakutan dan kompromi hanya akan membuat bangsa ini mati perlahan dalam kesia-siaan. Judi online adalah musuh kemanusiaan yang bekerja secara senyap. Jika negara terus gamang, maka yang perlahan runtuh bukan hanya hukum, tetapi juga martabat republik dan kepercayaan rakyat kepada negara. Dan ketika kepercayaan itu hilang, bencana yang lebih besar akan menanti di depan mata.
