Cot Lagan, 19 Juli 2025 — Persoalan infrastruktur dasar yang selama ini membelit sejumlah desa di Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, kembali menjadi sorotan. Mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) yang tengah menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler XXIV di Desa Cot Lagan menilai dua hal mendesak butuh perhatian segera dari pemerintah: lemahnya akses jaringan telekomunikasi dan banjir tahunan yang semakin tidak menentu.
Selama lima hari berada di lokasi KKN, para mahasiswa melihat langsung bagaimana minimnya akses telekomunikasi serta siklus banjir tahunan berdampak pada kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat desa. Persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Cot Lagan, melainkan juga di sejumlah desa sekitar seperti Cot Murong dan Ateung Teupat. Dua masalah ini telah berlangsung bertahun-tahun, namun hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan tertangani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Kelompok KKN UTU di Desa Cot Lagan, Gusti Fernandi, menyebutkan bahwa kondisi jaringan yang tergolong blank spot menyulitkan pelayanan masyarakat di tingkat gampong. Menurutnya, jaringan telekomunikasi hanya tersedia di titik-titik tertentu dan bahkan di titik itu pun sinyal kerap menghilang sewaktu-waktu. Hal ini mempersulit komunikasi, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan administrasi yang kini menuntut keterhubungan digital.
Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa proses pendidikan turut terdampak. Murid-murid kesulitan mengikuti program pembelajaran berbasis daring, dan guru dari luar desa sering tidak dapat hadir karena akses komunikasi dan transportasi yang terganggu. Keluhan soal jaringan telah disampaikan warga ke pemerintah kabupaten berkali-kali, tetapi sejauh ini belum ada upaya konkret yang dijalankan.
Banjir yang datang saban tahun menjadi permasalahan kedua yang tidak kalah mendesak. Jika sebelumnya banjir dapat diprediksi pada bulan-bulan tertentu, kini air dapat naik hanya karena hujan semalam. Kecepatan dan ketidakterdugaan banjir membuat warga kesulitan mempersiapkan diri. Banjir tidak hanya menggenangi permukiman, tetapi juga mengisolasi desa secara total.
Dunia pendidikan menjadi salah satu sektor paling terdampak. SMP Cot Murong, salah satu sekolah di wilayah itu, beberapa kali menghentikan proses belajar-mengajar akibat genangan air. Guru-guru dari luar desa kerap tidak bisa masuk karena jalanan terputus. Di Ateung Teupat, guru bahkan harus menyewa rakit dengan tarif Rp20.000 per motor untuk menyeberang, dengan risiko keselamatan yang tinggi.
“Kami tidak sedang membicarakan persoalan baru. Masalah jaringan dan banjir ini sudah bertahun-tahun dikeluhkan warga. Yang mengkhawatirkan, justru kini kondisinya semakin buruk,” ujar Fernandi.
Mahasiswa KKN UTU meminta agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Pemerintah Provinsi Aceh segera mengambil langkah konkret dalam menangani dua persoalan tersebut. Mereka menilai bahwa ketidakmampuan warga mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan informasi adalah bentuk nyata dari kegagalan sistem yang seharusnya melindungi masyarakat.
Fernandi menegaskan bahwa meskipun masa tinggal mereka di desa ini hanya sementara, namun masyarakat setempat harus terus hidup di tengah situasi tersebut. “Kami berharap pemerintah segera menindaklanjuti temuan ini dengan kebijakan dan tindakan konkret, bukan hanya janji atau kunjungan seremonial,” kata dia. (*)
