SUBULUSSALAM ACEH | Pemerintahan Kota (Pemko) Subulussalam di nilai Dolly S Cibro hanya sibuk pencitraan, sedangkan Honorarium Perangkat Kampong, Insentif dokter spesialis dan tagihan listrik di Disdukcapil belum terbayarkan.
Menurut Dolly S Cibro yang merupakan anggota DPR Kota Subulussalamini, Walikota Subulussalam hanya memperlihatkan kegiatan serimonial, yang menurut Dolly tidak begitu terlalu penting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan memperlihatkan seperti itu, seakan-akan Pemerintahan Subulussalam saat ini sedang baik-baik saja, padahal berbanding terbalik dengan kenyataan nya,” kata Dolly.
Lanjut Dolly, kondisi Pemko saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dengan adanya rintihan honor perangkat kampong dan honor tenaga medis di RSUD. Ditambah lagi dengan tagihan listrik kantor Disdukcapil ternyata sudah 8 (Delapan) bulan belum juga terbayarkan.
Maka oleh karena itu pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah melayangkan surat teguran (Somasi) kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Apabila dalam bulan ini, bulan 5 (lima) tidak dilakukan pelunasan atau pembayaran maka pihak PLN akan memutus aliran arus listrik.
“Jika aliran listrik Disdukcapil sampai di putus, akan mengakibatkan aktifitas di Disdukcapil itu akan lumpuh sehingga akan mempersulit masyarakat dalam melakukan pengurusan yang berkaitan dengan administrasi Penduduk dan Pecatatan Sipil,” terang Dolly.
Tidak hanya itu saja di beberkan Dolly, Pemerintah Kota Subulussalam saat ini juga sangat alergi ketika lembaga DPR Kota Subulussalam melakukan kritik.
Padahal, dengan jelas lembaga DPR Kota Subulussalam hanya menjalankan tugasnya yaitu pengawasan terhadap seluruh kebijakan yang dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam.
“Oleh karena itu, saya sebagai salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dari Partai Demokrat Fraksi Sada Kata mengatakan Kepemimpinan Pemerintahan Kota Subulussalam GAGAL,” tandas Dolly.[JD]
