Subulussalam, 19 Juni 2025 — Aksi demonstrasi yang digelar masyarakat Kota Subulussalam hari ini menjadi potret nyata dari kekecewaan publik terhadap kepemimpinan Wali Kota Haji Rasid Bancin. Massa turun ke jalan bukan sekadar unjuk rasa, melainkan ekspresi mendalam atas kian merosotnya harapan terhadap arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan di daerah tersebut.
Sorotan publik mengarah pada sejumlah persoalan krusial yang dinilai belum ditangani secara serius. Dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Medco Simenggaris Barat II memicu keresahan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan yang merasakan langsung dampaknya. Alih-alih mendapat perlindungan, mereka merasa diabaikan oleh pemerintah daerah yang dinilai lamban dalam bertindak.
Di sisi lain, proyek infrastruktur “Paret Gajah” oleh PT Laot Bangko juga memantik konflik agraria. Proyek ini dianggap merampas akses masyarakat terhadap lahan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan, tanpa mediasi atau solusi yang berpihak pada warga terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak kalah memprihatinkan adalah tunggakan gaji dan tunjangan tenaga kesehatan di RSUD Subulussalam. Di tengah sorotan pascapandemi yang seharusnya menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas, pemerintah justru menunjukkan kelalaian dalam memenuhi hak-hak para nakes.
Isu lainnya yang tak kalah menyulut amarah publik adalah dugaan penyelewengan anggaran pelatihan senilai Rp2,4 miliar. Skandal ini memperburuk citra pemerintah kota yang selama ini diharapkan mampu menjunjung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Tuntutan massa mencerminkan kepedulian yang semakin besar terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak. Mereka mendesak transparansi penggunaan anggaran, penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan, penyelesaian konflik agraria secara adil, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk tenaga kesehatan dan pegawai honorer.
Aksi ini bukan hanya kritik, tetapi cermin bahwa kepercayaan publik tak bisa dibeli dengan janji politik. Ia dibangun dari konsistensi, keberpihakan, dan keseriusan pemerintah dalam melayani rakyat. Gelombang protes hari ini menjadi peringatan tegas bahwa masyarakat Subulussalam tidak tinggal diam melihat arah pembangunan yang dinilai melenceng dari kepentingan publik.
Pemerintah Kota Subulussalam dihadapkan pada momen krusial: mengevaluasi diri atau terus kehilangan legitimasi di mata warganya. (*)
