BANDA ACEH – Dukungan penuh terhadap revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan peningkatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) mengemuka dalam pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh periode 2026–2030 di Banda Aceh, Sabtu, 11 Juli 2026. Ketua DPD I Golkar Aceh, M. Salim Fakhry, secara tegas meminta komitmen Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk mengawal perjuangan penambahan alokasi dana otsus sebagai bagian penting pembangunan Aceh.
Permintaan ini dilatarbelakangi oleh besarnya kebutuhan masyarakat Aceh terhadap percepatan pembangunan dan keadilan distribusi anggaran. Salim menyatakan, aspirasi peningkatan dana otsus bukan hanya menjadi agenda partainya, namun juga telah menjadi perjuangan bersama lintas partai di Aceh. Ia berharap ikhtiar ini bisa dikawal langsung oleh Fraksi Partai Golkar di DPR RI serta mendapatkan dukungan dari Ketua Umum Golkar sebagai jembatan komunikasi ke pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mohon dukungan penuh dari Ketua Umum Partai Golkar agar perjuangan revisi UUPA, khususnya penambahan dana otsus, benar-benar terwujud. Peningkatan dana otsus sangat mendesak untuk pembangunan Aceh,” kata Salim saat memberi sambutan.
Bahlil Lahadalia menanggapi dengan sikap terbuka dan optimistis. Ia memastikan Partai Golkar siap memperjuangkan peningkatan dana otsus Aceh dalam agenda revisi UUPA. Menurutnya, peluang kenaikan dana otsus menjadi 2,5 persen sangat realistis, mengingat Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UUPA, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, merupakan Wakil Ketua Umum Golkar.
“Sekarang alokasinya 2 persen. Saya minta dipersiapkan, dan kita perjuangkan naik menjadi 2,5 persen. Papua saja dapat 2,25 persen, dan Aceh punya kebutuhan yang sama mendesaknya,” ujar Bahlil di depan para kader Golkar, yang disambut tepuk tangan meriah.
Isu revisi UUPA dan penambahan dana otsus telah menjadi perhatian publik Aceh beberapa waktu terakhir. Para tokoh politik lokal maupun nasional menyoroti pentingnya kebijakan afirmatif ini untuk menjawab ketimpangan pembangunan serta percepatan kesejahteraan rakyat Aceh. Selain usulan kenaikan dana, sejumlah pihak juga menyoroti perlunya penguatan pengawasan serta transparansi pengelolaan dana otsus agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Komitmen Partai Golkar melalui peran strategisnya di parlemen dipandang sebagai salah satu faktor penentu dalam pengawalan dan realisasi revisi UUPA. Arah dan keputusan akhir akan sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat dan harmonisasi kepentingan politik nasional dan lokal.
Kini, masyarakat Aceh menunggu langkah nyata dari jajaran elite dan fraksi partai di Senayan untuk benar-benar memperjuangkan dana otsus Aceh agar naik menjadi 2,5 persen, sebagaimana telah dijanjikan. Pemerintah pusat diharapkan bisa mengakomodasi tuntutan tersebut sebagai bagian dari percepatan pemerataan pembangunan Aceh dan penguatan otonomi daerah. (RED)
