GAYOLUES | Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues dengan agenda pembahasan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues Tahun Anggaran 2026 secara resmi ditutup pada Kamis, 8 Januari 2026. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum serta masukan terhadap substansi rancangan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Sejumlah isu strategis turut mengemuka, mulai dari urgensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), optimalisasi pengelolaan aset, hingga penanganan terdampak bencana alam yang masih berlangsung di beberapa wilayah.
Melalui forum paripurna itu, suara bulat disuarakan oleh anggota DPRK bahwa penguatan kemandirian fiskal harus menjadi prioritas utama dalam desain keuangan daerah ke depan. Mereka merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten segera menghadirkan langkah-langkah nyata, seperti penerapan sistem digitalisasi dalam pengelolaan aset milik daerah, serta mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan baru yang berkelanjutan. Selain itu, pandangan fraksi juga menggarisbawahi perlunya penertiban aset yang selama ini belum termanfaatkan maksimal dan berpotensi menjadi beban keuangan daerah.
Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi dan efisiensi belanja, DPRK secara tegas meminta Pemerintah untuk segera mengimplementasikan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2023 tentang perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPRK menekankan agar alokasi anggaran untuk OPD yang akan dilebur atau digabung tidak lagi dimasukkan dalam struktur APBK 2026, dan mendesak agar agenda restrukturisasi kelembagaan ini diselesaikan tanpa menimbulkan ketidakpastian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, persoalan infrastruktur dan penanganan bencana turut menjadi perhatian serius. DPRK mendesak pemerintah agar mempercepat proses pemulihan akses jalan utama yang menghubungkan Gayo Lues dengan Kabupaten Aceh Tenggara, mengingat fungsinya yang strategis dalam menopang mobilitas ekonomi warga. Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten memastikan ketersediaan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana alam agar siap huni sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. Penyediaan huntara dinilai sebagai langkah minimal yang harus diutamakan guna menjamin kelayakan hidup para pengungsi yang masih berada di tempat-tempat penampungan sementara.
Menanggapi pandangan fraksi, Bupati Gayo Lues menyampaikan apresiasi terhadap saran dan kritik konstruktif yang disampaikan anggota dewan. Dalam pidatonya, Bupati menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten akan melakukan penyesuaian kebijakan anggaran dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Pemerintah juga berkomitmen melakukan rasionalisasi terhadap belanja-belanja yang tidak masuk dalam prioritas pembangunan atau dinilai tidak mendukung pelayanan langsung kepada masyarakat.
Sebagai bentuk keseriusan dalam peningkatan PAD, Bupati mengungkapkan bahwa dirinya telah menandatangani Pakta Integritas bersama seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Lewat pakta tersebut, para kepala SKPK menyatakan komitmen untuk mengambil kebijakan yang berbasis target dan kinerja dalam upaya menggenjot pemasukan asli daerah sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah berharap kolaborasi antarorgan SKPK dapat memperkuat pondasi fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Terkait perampingan struktur pemerintahan, Bupati menyatakan bahwa langkah tersebut berada dalam jalur yang sejalan dengan kebijakan efisiensi dan tata kelola birokrasi yang lebih ramping. Pemerintah telah menjadwalkan pembahasan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan serta penyusunan ulang struktur OPD yang baru, dengan memastikan tidak mengganggu jalannya pelayanan publik yang telah berjalan selama ini.
Selaras dengan arahan Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan penanganan bencana sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran 2026. Fokus anggaran diarahkan pada kegiatan pemulihan jangka menengah, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, baik di bidang infrastruktur, sosial, maupun ekonomi. Pemerintah menilai bahwa pemulihan pascabencana harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar kawasan terdampak dapat kembali produktif.
Untuk memastikan penggunaan anggaran bencana dilakukan secara transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten telah meminta Inspektorat untuk melakukan pendampingan selama proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran berlangsung. Pendampingan ini berlaku terhadap seluruh pembiayaan, baik yang berasal dari dana pemerintah maupun sumbangan masyarakat. Langkah ini ditempuh guna meminimalkan potensi penyimpangan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.
Penutupan rapat paripurna ini menandai dimulainya fase implementasi atas anggaran yang telah dirancang. DPRK dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjaga sinergi dalam menjalankan setiap program pembangunan, dengan tetap mengedepankan akuntabilitas, keadilan, dan manfaat yang konkret bagi masyarakat Kabupaten Gayo Lues. (*)
