SUBULUSSALAM – Pj Walikota Subulussalam, Azhari, mendapat apresiasi dari berbagai pihak atas keberhasilannya menyelesaikan hutang Pemko Subulussalam yang mencapai Rp 86 miliar di tengah situasi keuangan daerah yang kurang stabil. Saiful Mulki, pengamat politik dan Ketua Forum Aceh Bersatu (FAB) menilai bahwa meski ada tantangan besar akibat inflasi daerah, Azhari berhasil menjalankan kegiatan yang pro-rakyat dan tetap menjaga anggaran agar tetap on the track.
“Di bawah kepemimpinan Azhari, Pemko Subulussalam berhasil menyelesaikan hutang sebesar 86 miliar yang menjadi beban belanja tahun 2024. Ini tentu membawa konsekuensi, dan beberapa program mungkin tidak bisa terbayar akhir tahun ini,” ujar Saiful.
Meskipun ada beberapa dinas yang sempat membuat pernyataan media yang terkesan mengkritisi, Saiful Mulki meminta agar inspektorat dan Lembaga Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi penggunaan anggaran yang telah dicairkan oleh Pemko Subulussalam. “Bagaimana penggunaan anggaran yang sudah diberikan? Kenapa honor pegawai dinas ada yang belum dibayar? Kami pantau terus penggunaan anggaran di dinas masing-masing,” tambah Saiful.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saiful Mulki juga mengkritik kurangnya eksekusi prioritas anggaran oleh beberapa dinas, yang dianggap tidak maksimal dalam menjalankan program yang sudah direncanakan. “Dinas Keuangan sudah memplot anggaran, Bappeda sudah merencanakan, tetapi eksekusi di dinas kurang optimal. Ada proyek-proyek yang tidak mendesak malah dikerjakan,” ungkapnya.
Menurut Saiful, utang yang timbul di Pemko Subulussalam sebagian besar berasal dari kegiatan di dinas terkait. Ia menegaskan bahwa kepala-kepala dinas perlu bertanggung jawab atas utang yang sudah terjadi, terutama yang berasal dari tahun 2021-2022 dan tahun 2023 ” sementara Bapak Azhari di tugaskan negara menjadi Pj Walikota pertengahan bulan Mei 2024. Janganlah Azhari yang disalahkan untuk masalah hutang ini. Semua pihak harus melihatnya secara objektif,” tegas Saiful.
Meskipun ada tantangan besar dalam hal pembiayaan dan pengelolaan keuangan daerah, Azhari tetap fokus pada pencapaian tujuan pembangunan. “Pada tahun ini, kami berhasil menyelesaikan Rp 86 miliar dari total utang sebesar Rp 161 miliar, belum termasuk utang PEN,” ungkap Azhari dalam kesempatan lain.
Keberhasilan Azhari tidak hanya terlihat dalam menyelesaikan hutang, tetapi juga dalam prestasi kota Subulussalam yang meraih peringkat ke-3 dengan indeks 80 dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ini adalah bukti bahwa kepemimpinan Azhari sangat serius dalam membangun Subulussalam, dengan mengedepankan integritas dan transparansi,” di samping masalah Inflasi yang terkendali juga masalah Stunting termasuk tugasnya paling sukses yaitu Pilkada yang telah melahirkan pemimpin definitif di Kota Subulussalam, tambah Saiful.
Saiful Mulki mengajak semua pihak untuk mendukung Azhari dan menghindari tindakan oknum yang dapat merusak kemajuan yang telah dicapai. “Kita harus bersama-sama mendukung pembangunan yang sudah dilakukan Azhari, jangan sampai ada pihak-pihak yang merusak semua yang sudah dibangun,” kata Saiful.
Di penghujung tahun 2024, Azhari dan Pemko Subulussalam terus berupaya untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dan melanjutkan program-program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
