Bara News Kutacane, Sabtu 23/3/2024.
Kasus Penangkapan Pupuk Bersubsidi Diduga Ada Keterlibatan Oknum Anggota Dprk Aceh Tenggara demikian di sampaikan Pajri Gegoh Ketua DPD Penjara Aceh dia Minta Agar Polisi dapat mengusut dan mengungkap dalang Mafia Pupuk Subsidi yang telah meresahkan Para Petani Aceh Tenggara selama ini kepada Bara News di Kutacane 22/3/2024.
Dugaan Keterlibatan Oknum salah seorang anggota Dewan terhormat ini di kemukakan Gegoh bukan tidak beralasan namun sesuai hasil investigasi atau penelusuran yang di lakukan Lembanga yang di pimpinnya selama ini ke sejumlah lokasi dan titik
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
pada sisi lain Oknum yg telah menjadi TSK ini hanyalah seorang Petani biasa.
Bahkan Diduga Pupuk pupuk Bersubsidi ini kerab sekali di pakai untuk pupuk perkebunan Kelapa Sawit Pribadi Anggota Dewan ini yang menurut informasi masyarakat setempat memiliki perkebunan Sawit puluhan Hektar di daerah Kecamatan Babul Makmur dan Leuser Aceh Tenggara.
“Ya kita mengendus bahwa di kasus ini kita menduga ada keterlibatan oknum anggota DPRK Aceh Tenggara, makanya kita meminta ketegasan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusutnya. dalam hal ini Polres setempat agar bisa mengusut aktor utama pelaku penimbun pupuk bersubsidi ini. dan kita harapkan kasus ini menjadi atensi utama para pihak penegak hukum. Ujar ketua Lsm PENJARA Pajri Gegoh Selian kepada media ini Kamis (23/03/2024).
Menurut penelusuran kita, sambung Pajri Gegoh bahwa kasus penangkapan pupuk urea bersubsidi yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Agara kita curigai adanya sebuah konspirasi oknum salah satu anggota DPRK Aceh Tenggara. Sehingga ini kita harapkan kepada pihak Aparat Penegak Hukum kasus ini dapat menjadi atensi utama untuk dituntaskan sampai ke aktornya.
“Tidak mungkin dengan jumlah pupuk yang di tangkap polisi tersebut, hanya kepada seorang Petani saja pelakunya. Akan tetapi pasti ada orang kuat dibelakang layar untuk menampung pupuk tersebut. Seharusnya pupuk bersubsidi harus tepat sasaran kepada kelompok tani selaku penerima. Bukan malah sebaliknya pupuk urea yang sudah mendapatkan subsidi pemerintah itu dijadikan sebagai ajang bisnis guna untuk meraup keuntungan secara pribadi maupun kelompok dan golongan tertentu.
Sekali lagi kita mendorong kepada aparat kepolisian untuk secepatnya bisa mengusut tuntas kasus ini kepada siapa saja pelakunya, hal ini untuk memberikan efek jera terhadap mereka karena penegakan hukum sangat perlu dilakukan, sebab siapa pun yang terlibat melanggar hukum baik seorang pejabat harus mendapat perlakuan yang sama dimata hukum dan tidak bisa pandang bulu. Harap Gegoh Selian.
Sebelumnya bahwa Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Aceh Tenggara kembali menangkap pelaku berinisial BS (42), warga Desa Kedataran Gabungan, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, yang diduga menimbun pupuk bersubsidi jenis Urea, pada hari Selasa (19/03/2024).
BS bersama barang bukti pupuk Urea bersubsidi sebanyak 120 sak dan pupuk NPK Phonska 5 sak dengan berat masing-masing 50 kg per saknya digelandang ke Mapolres Aceh Tenggara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pelaku BS terindikasi menyalahgunakan dan menimbun pupuk bersubsidi, karena pelaku BS seorang petani biasa dan bukan pemilik kios pengencer resmi penyalur pupuk bersubsidi, demikian dikatakan Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara, Iptu Bagus Pribadi kepada awak media, pernyataan itu dikutip dari berbagai sumber media Rabu (23/03/2024).
Sehingga untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, BS terancam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 110 dari UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 1 ke 3e Jo Pasal 6 Ayat (1) huruf b dari UU RI Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo pasal 2 Ayat (1) Perpres RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Dalam Pengawasan Jo Pasal 23 Ayat (3), dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 Tahun 2023 tentang Dalam Pengawasan Jo Pasal 23 Ayat (3), dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. (Kasirin Sekedang).
