ACEH UTARA | Sudah lebih dari enam bulan berlalu sejak bencana banjir bandang mengamuk di Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, pada 26 November 2025. Banjir yang meluluhlantakkan wilayah ini tidak sekadar merenggut harta benda, tetapi juga meninggalkan duka mendalam akibat korban jiwa yang berjatuhan. Namun, di balik trauma dan sisa-sisa puing bencana, masyarakat setempat kini dihadapkan pada kenyataan pahit: bantuan pemerintah yang dijanjikan tak kunjung datang.
Menurut keterangan Geuchik Lubuk Pusaka, proses pendataan dan verifikasi terhadap warga terdampak telah tuntas. Data-data dari desa sudah dipastikan validitasnya, bahkan telah diselaraskan dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal serupa juga dilakukan di tingkat kecamatan, data korban banjir telah dikompilasi dan diserahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara. Harapannya, penyelarasan data yang memakan waktu itu bisa menjadi pintu masuk realisasi bantuan yang dijanjikan pemerintah berupa Dana Tunggu Hunian (DTH), Jaminan Hidup (Jadup), Hunian Tetap (Huntap), dan bantuan sosial lainnya.
Fakta di lapangan berkata lain. Hingga awal Juni 2026, belum ada sepotong kabar menggembirakan tentang kepastian bantuan. Warga Lubuk Pusaka bertahan dengan segala keterbatasan, hidup seadanya di hunian sementara yang dibangun secara gotong royong. Sementara, janji serta harapan terus dipegang erat di tengah berulangnya proses verifikasi yang justru membuat masyarakat semakin cemas dan lelah menunggu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lubuk Pusaka, dengan segala luka yang belum sembuh, tercatat sebagai desa terdampak terparah di Aceh Utara pada bencana banjir bandang tahun kemarin. Rumah-rumah roboh, sawah gagal panen, fasilitas umum rusak berat, dan semangat warga terus diuji oleh ketidakpastian masa depan. Meski data sudah sejalan dan disesuaikan dengan berbagai instansi terkait mulai dari level desa, kecamatan, hingga kabupaten, realisasi bantuan pemerintah tetap saja tidak bergerak. Berkali-kali aparat desa berupaya menanyakan langsung ke tingkat kabupaten maupun BPBD maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun jawaban yang diterima selalu sama: masih menunggu.
Warga mulai mempertanyakan komitmen negara. Pernyataan pejabat tinggi pemerintahan yang menggaungkan percepatan penanganan korban bencana—termasuk dari Presiden Prabowo maupun Menteri Dalam Negeri—hanya sebatas janji yang terasa jauh dari kenyataan. Pemerintah telah menyatakan akan segera membantu korban banjir, namun hingga kini, satu-satunya bantuan nyata yang diterima korban banjir Lubuk Pusaka adalah hunian sementara. Sementara kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dan memperbaiki kehidupan sehari-hari masih sangat jauh dari tercukupi.
Situasi ini semakin memilukan ketika melihat anak-anak yang terpaksa belajar di lingkungan seadanya, warga yang kehilangan mata pencaharian, hingga kerentanan ekonomi yang terus membayangi hari-hari mereka. Dengan kondisi demikian, masyarakat Lubuk Pusaka berharap agar pemerintah benar-benar menunjukkan perhatian yang berpijak pada solusi nyata dan merangkul korban bencana sebagai prioritas. Sebab, bagi mereka, bantuan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan soal keberlangsungan hidup setelah musibah.
Penantian yang menyakitkan ini mempertegas pentingnya koordinasi yang efektif serta ketegasan dari pemerintah dalam penanganan bencana. Tatkala segala proses administrasi telah dipenuhi, warga berharap tidak lagi terjebak dalam simpang siur birokrasi. Ketika data sudah singkron, sudah semestinya bantuan yang telah dianggarkan bisa segera direalisasikan. Hingga kini, mereka tetap menanti, menjaga harapan dalam ketidakpastian yang menggantung. Harapan rakyat Lubuk Pusaka sederhana—mereka ingin kembali memulai hidup layak, membangun kembali asa yang sempat direnggut banjir bandang enam bulan lalu. (NS)
