Jamaluddin Anggota DPR-RI Asal Aceh,Sorot Kedatangan Etnis Rohingya

Redaksi

- Redaksi

Senin, 24 Februari 2025 - 14:01 WIB

502,625 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Anggota DPR-RI asal Aceh Partai PDIP Jamaludin Idham, SH.,MH Senin(24/02) dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi XIII

DPR RI dengan Dirjen Imigrasi dan kepala kanwil Dirjen Imigrasi Wilayah Barat.

Dalam RDP tersebut Jamaludin Idham meminta pemerintah harus serius menangani persoalan pengungsi Rohingya ini yang sering mendarat di Aceh.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dari beberapa kasus kedatangan pengungsi Rohingya ini sepertinya ada indikasi keterlibatan oknum tertentu yang berindikasi perdagangan manusia, justru permasalahan nya persoalan Etnis Rohingya ini tidak selesai-selesai di Aceh yang justru membuat kehidupan sosial masyarakat Aceh terganggu”. Ujar Jamaludin Idham Putra Asli Kabupaten Nagan Raya ini.

Lebih lanjut Jamaludin Idham meminta pemerintah untuk bisa lebih serius menangani persoalan kedatangan pengungsi Rohingya agar mereka tidak lagi memilih Aceh sebagai tujuan utama, karena dari data yang diperoleh sejak beberapa tahun yang lalu pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh lebih dari 2000 orang dan kasus terakhir terjadinya pada Oktober 2024 yang lalu dan ditangani oleh penegak hukum Polda Aceh dan ada yang ditetapkan sebagai tersangka perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia sendiri. Tuturnya.

“Jadi diskusinya bukan lagi tentang bagaimana menangani pengungsi rohinya di aceh, tapi lebih pada bagaimana supaya pengungsi Rohingya tidak datang lagi ke aceh, apa upaya
imigrasi dan intansi lainnya secara kolaboratif, baik dengan TNI AL, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Bakamla (badan keamanan laut) dan instansi terkait lainnya, intinya ada solusi yang jelas menghambat lalu lintas keluar masuk rohingya di Aceh “

“ Saya pikir itu pimpinan dan pak dirjen, karena asumsi masyarakat, pengawasan keamanan laut kita itu buruk sekali, seharusnya pengungsi bisa arahkan balik pada saat dilaut oleh petugas pol air atau instansi lain yang mendeteksi mereka, jangan pada saat sampai di darat “. tutup Jamaludin Idham dalam Forum Rapat dengar pendapat ini. (red)

Berita Terkait

Eks Wakil Kepala BGN Siap Bongkar Pihak Besar dalam Dugaan Korupsi MBG, Pengajuan Justice Collaborator Didorong Berbagai Pihak
Potensi Zakat Dunia Usaha Besar, Bupati TRK Ajak Perusahaan Perkuat Kemitraan dengan Baitul Mal
Stop Framing dan Mengaitkan Yasonna Laoly dengan Kasus Hukum yang Menjerat Silmy Karim
DPN PERMAHI Dukung Langkah Presiden Prabowo Benahi BGN, Korupsi Program MBG Harus Diusut Hingga ke Akar
Aktivis Nasional Apresiasi Ketegasan Menteri Imipas Agus Andrianto, Bukti Nyata Komitmen Bersihkan Institusi dari Praktik Korupsi
Pemkab Nagan Raya Kembali Raih Opini WTP ke-18 kali dari BPK-RI
Peringatan Hari Lahir Pancasila di Nagan Raya, Bupati TRK Soroti Kekuatan Keberagaman Indonesia
*Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)*

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 17:44 WIB

Kejaksaan Agung Ungkap Modus Mark Up Pengadaan Motor Listrik dalam Kasus Korupsi Program MBG

Senin, 8 Juni 2026 - 17:34 WIB

PFI Peringatkan Ancaman Penyalahgunaan Yayasan dalam Dugaan Korupsi Program MBG

Minggu, 7 Juni 2026 - 18:51 WIB

Stop Framing dan Mengaitkan Yasonna Laoly dengan Kasus Hukum yang Menjerat Silmy Karim

Sabtu, 6 Juni 2026 - 04:17 WIB

DPN PERMAHI Dukung Langkah Presiden Prabowo Benahi BGN, Korupsi Program MBG Harus Diusut Hingga ke Akar

Kamis, 4 Juni 2026 - 21:32 WIB

Aktivis Nasional Apresiasi Ketegasan Menteri Imipas Agus Andrianto, Bukti Nyata Komitmen Bersihkan Institusi dari Praktik Korupsi

Minggu, 31 Mei 2026 - 22:39 WIB

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)*

Minggu, 31 Mei 2026 - 10:05 WIB

Sebanyak 1.052 Narapidana dan Anak Binaan Terima RK dan PMP Khusus Waisak Tahun 2026

Kamis, 28 Mei 2026 - 21:21 WIB

*Jokowi Dijadwalkan Kunjungi Lampung Akhir Juni 2026, BRN: Jawaban atas Kerinduan Masyarakat*

Berita Terbaru