PIDIE JAYA — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penanganan pascabencana di Aceh. Salah satu langkah terbaru dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang melaksanakan kunjungan kerja ke Krueng Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Selasa (30/12), guna meninjau langsung dampak kerusakan dan rencana pemulihan infrastruktur sungai. Dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air didampingi oleh Direktur Sungai dan Pantai serta perwakilan teknis dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Aceh.
Krueng Meureudu merupakan salah satu sungai utama yang memiliki peran vital dalam pengendalian aliran air sekaligus menopang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Pascabencana banjir yang melanda wilayah tersebut, aliran sungai mengalami kerusakan pada sejumlah titik, termasuk perubahan alur, sedimentasi, serta kerusakan infrastruktur pengendali yang sebelumnya berfungsi sebagai penahan limpasan air pada musim hujan.
Rombongan melakukan peninjauan pada beberapa segmen sungai yang terdampak, dengan fokus utama pada titik-titik rawan banjir dan lokasi yang belum tertangani sepenuhnya dalam penanganan darurat sebelumnya. Dari hasil evaluasi lapangan, ditemukan kondisi sedimentasi yang cukup berat serta degradasi pada struktur pengaman tebing yang berpotensi menimbulkan ancaman banjir lanjutan apabila tidak segera ditangani secara menyeluruh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan teknis yang dilakukan di sela kunjungan, Balai Wilayah Sungai Sumatera I Aceh menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan. Laporan mencakup respons darurat pascabanjir, identifikasi titik kritis, serta usulan rencana penanganan jangka pendek dan jangka menengah. Salah satu upaya yang disoroti adalah kebutuhan mendesak akan normalisasi alur sungai serta rehabilitasi infrastruktur pendukung seperti tanggul dan bronjong guna menjaga stabilitas aliran serta melindungi kawasan permukiman dan lahan pertanian.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air menegaskan pentingnya penanganan terpadu dan tuntas dalam menghadapi dampak bencana, khususnya pada kawasan sungai dengan fungsi strategis seperti Krueng Meureudu. Ia juga menekankan perlunya percepatan langkah-langkah teknis di lapangan agar upaya penanggulangan tidak bersifat parsial dan mampu menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat.
“Kita tidak hanya bicara pemulihan darurat, tetapi juga langkah-langkah jangka menengah yang harus dirancang sejak awal. Sungai ini berfungsi untuk menghidupi ribuan warga di sekitarnya, maka penanganannya harus dilakukan dengan cermat, cepat, dan menyeluruh,” ujarnya di lokasi peninjauan.
Kunjungan ini merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan langkah penanganan pascabencana tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Pemerintah daerah turut dilibatkan dalam koordinasi teknis dan penyusunan rencana aksi, termasuk pelibatan unsur masyarakat dan lembaga pendamping lainnya yang memiliki peran dalam mendukung keberlanjutan fungsi sungai.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap agar penanganan pascabencana di Krueng Meureudu dapat segera direalisasikan secara konkret, mulai dari pengerukan sedimentasi, penguatan struktur tanggul, hingga pembenahan jalur pengaliran air. Penanganan tersebut tidak hanya bertujuan mengembalikan fungsi sungai seperti semula, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat terhadap potensi bencana serupa di masa depan.
Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam setiap tahapan pemulihan, baik dari aspek teknis, kebijakan, maupun dukungan anggaran. Penanganan sungai dan sistem pengendali banjir menjadi salah satu prioritas dalam skema rehabilitasi pascabencana nasional, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi seperti Kabupaten Pidie Jaya. (*)
