BANDA ACEH — Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan logistik dan ketersediaan alat berat untuk menghadapi bencana di wilayahnya. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana se-Aceh yang berlangsung di Banda Aceh, Selasa (28/10/2025).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dan dihadiri Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, serta jajaran pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota seluruh Aceh. Sejumlah kepala daerah hadir langsung dalam pertemuan itu, termasuk Bupati Aceh Tenggara yang menyampaikan kondisi riil lapangan terkait penanggulangan bencana di wilayahnya.
Dalam paparannya, Bupati Salim Fakhry menekankan karakter geografis Kabupaten Aceh Tenggara yang dinilainya berisiko tinggi terhadap bencana alam. Wilayah yang didominasi perbukitan curam dan dilintasi aliran sungai besar itu sering kali terdampak banjir bandang dan tanah longsor, terutama saat intensitas hujan meningkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Wilayah kami memiliki topografi yang cukup ekstrem dengan banyak daerah perbukitan dan sungai-sungai besar. Ketika musim hujan tiba, potensi longsor dan banjir bandang sangat tinggi. Karena itu, kami berharap BNPB dapat memperkuat dukungan logistik dan menambah ketersediaan alat berat di lapangan,” kata Bupati.
Ia menilai, faktor ketersediaan sarana dan prasarana sangat menentukan kecepatan respons saat terjadi bencana. Menurutnya, beberapa lokasi terdampak di Aceh Tenggara berada di daerah terpencil dengan akses jalan yang sulit dijangkau. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran alat berat menjadi sangat krusial untuk membuka akses dan mempercepat proses evakuasi serta distribusi bantuan.
“Kami ingin penanganan darurat di lapangan bisa dilakukan dengan cepat dan efisien, sehingga dampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Salim Fakhry juga menyerahkan proposal rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Kepala BNPB. Proposal tersebut berisi sejumlah usulan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam di beberapa kecamatan di Aceh Tenggara, termasuk perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang terdampak akibat banjir bandang dalam beberapa tahun terakhir.
“Langkah ini kami ambil agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera berjalan. Dukungan dari BNPB sangat kami harapkan untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana di masa mendatang,” ujar Fakhry.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara juga terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dengan menggencarkan pelatihan dan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Koordinasi antara BPBD, TNI/Polri, dan relawan setempat juga diklaim semakin solid seiring meningkatnya frekuensi bencana yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan pihaknya akan mencermati dan menindaklanjuti permintaan yang disampaikan. Ia mengatakan, BNPB telah mencatat sejumlah kebutuhan logistik di daerah rawan bencana termasuk Aceh Tenggara, dan akan segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan bentuk bantuan yang paling sesuai.
“Kami memahami karakter wilayah Aceh Tenggara yang rawan bencana. BNPB akan melihat lebih rinci kebutuhan di daerah dan menyiapkan langkah-langkah dukungan yang diperlukan,” ujar Suharyanto.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam menciptakan sistem penanggulangan bencana yang responsif dan tangguh. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan pencegahan yang dilandasi data risiko dan perencanaan yang matang.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan rumusan strategi yang dapat diterapkan secara terpadu di masing-masing daerah, sekaligus memperkuat kesiapan Provinsi Aceh dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi dan geologi yang kerap terjadi sepanjang tahun. (ZUL)
