Bener Meriah. Baranewsaceh. co –
Sebanyak 19 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Aceh akan mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha kopi Gayo, madu trigona, ekowisata dan hasil hutan lainnya, sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan melalui pendekatan blended finance.
Program ini diinisiasi oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dengan pendanaan dari Pemerintah Inggris melalui UK FCDO dan Global Green Growth Institute (GGGI), serta kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, dan Pemerintah Aceh.
Kick-Off Program Blended Finance Model (BFM) 2026-2027 ini, diselenggarakan oleh WRI Indonesia di kabupaten Bener Meriah, Kamis, 17 September 2026. Hadir dalam acara tersebut antara lain Bupati Kabupaten Bener Meriah, Wakil Walikota Sabang, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Besar yang merupakan lokasi impelementasi dari Program BFM 2026-2027.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Akses kelola melalui Perhutanan Sosial perlu diikuti dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha. Ketika kelompok memiliki usaha yang jelas, pengelolaan yang baik, serta akses terhadap pasar dan pembiayaan, manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan dapat semakin berkembang dan mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan,” ujar Dr. Marcus Octavianus Susatyo, S.Hut., M.P., Direktur Pengendalian Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI.
Sementara itu Mulkan, Kepala Divisi Penghimpunan Dana dan Pengembangan Layanan BPDLH menyampaikan “Pengelolaan dana lingkungan tidak hanya berkaitan dengan penyaluran pembiayaan, tetapi bagaimana pembiayaan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. “Melalui Blended Finance Model, kami berupaya mengembangkan mekanisme yang dapat mempertemukan sumber-sumber pendanaan dengan kebutuhan pengembangan usaha berbasis Perhutanan Sosial”. Menurutnya, Aceh menjadi salah satu wilayah implementasi penting untuk melihat bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan di tingkat tapak.”
Selanjutnya WRI Indonesia akan mendampingi 19 KUPS di Aceh untuk mengembangkan empat klaster usaha, yaitu agroforestri kopi, madu trigona, Multi-Purpose Tree Species (MPTS), dan ekowisata. Pendampingan akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok. Dalam implementasinya di tingkat tapak, program ini akan secara penuh melibatkan Balai Perhutanan Sosial Medan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga keuangan, dan pelaku usaha (offtaker).
Pendekatan blended finance tidak hanya berbicara mengenai penyediaan pembiayaan. Bagi KUPS, kesiapan untuk mengelola usaha menjadi bagian penting agar pembiayaan yang diterima dapat dimanfaatkan secara tepat dan mendukung keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan.
“Kami tidak ingin pembiayaan menjadi titik awal sekaligus titik akhir. Sebelum sampai ke sana, KUPS perlu tahu usaha apa yang ingin mereka kembangkan, pasarnya seperti apa, berapa kebutuhan investasinya, dan bagaimana pembiayaan itu nantinya dikelola. Jadi, yang kami dorong bukan hanya akses terhadap pembiayaan, tetapi juga kemampuan kelompok untuk membuat keputusan usaha yang lebih terukur,” ujar Ary Lesmana, Head of PMEL, Managing for Result, and GEDSI WRI Indonesia.
Pendampingan KUPS ini akan berjalan hingga 2027, dengan fokus pada memperkuat kewirausahaan perhutanan sosial yang merupakan arah kebijakan dari Kementerian Kehutanan.
Pengembangan usaha KUPS juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Setiap wilayah memiliki potensi komoditas, kondisi sosial, dan tantangan pengembangan usaha yang berbeda. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting untuk menghubungkan potensi di tingkat tapak dengan kebijakan pendukung lintas sektoral.
“Potensi usaha masyarakat di sekitar hutan sebenarnya cukup beragam, tetapi pengembangannya membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan. Yang penting bukan hanya bagaimana produk dihasilkan, tetapi bagaimana kelompok dapat masuk ke pasar, membangun kemitraan, dan memiliki perencanaan usaha yang dapat dikembangkan dalam jangka panjang,” ujar Dr. Ir. A. Hanan, S.P., M.M., Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh.
Rangkaian Kick-Off Program BFM turut ditandai dengan penyerahan alat ekonomi produktif kepada 19 KUPS penerima manfaat. Di lokasi acara, dilakukan pula penandatanganan prasasti dan peletakan batu pertama pembangunan dryhouse dan gudang kopi di KUPS Agroforestri Kopi Karang Putih, Bener Meriah, serta penandatanganan komitmen pendampingan oleh Pemkot Sabang kepada KUPS Ekowisata Serbok Jaboi. Pembangunan fasilitas menjadi salah satu bagian dari dukungan hibah program BFM untuk pengembangan usaha kopi di tingkat tapak. Kegiatan juga dilengkapi dengan penanaman bibit di lokasi pengembangan arboretum varietas kopi gayo. “Kami tidak hanya membutuhkan modal. Kami juga perlu tahu usaha mana yang paling mungkin dikembangkan, bagaimana menghitung kebutuhannya, dan ke mana produk kami akan dijual. Kalau hal-hal itu jelas, pembiayaan akan lebih mudah dipertanggungjawabkan dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh kelompok.” Ujar Jeni, Ketua KUPS Agroforestri Karang Putih.
“Bagi KUPS, memiliki akses legal untuk mengelola hutan merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan potensi yang ada di dalam kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi usaha yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan selaras dengan pelestarian hutan,” ujar Rakhmat Hidayat selaku Sumatra Regional Senior Manager WRI Indonesia. “Pada tahap ini, keterbatasan kapasitas kelembangaan, pengelolaan usaha, akses pasar, dan pembiayaan masih menjadi tantangan yang perlu dijawab.”
Pada kesempatan lain di kegiatan ini, para tamu undangan mengunjungi lokasi LPHK Puteri Pukes di Aceh Tengah untuk melihat kegiatan kelompok perempuan atau Women Ranger dalam mendukung perlindungan hutan. Bagi kelompok perempuan, pengembangan kegiatan ekonomi dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian sumber daya untuk menunjang aktivitas kelompok. “Kami ingin kegiatan perempuan tidak berhenti pada kegiatan patroli hutan semata. Kalau ada usaha yang bisa dikembangkan, kami ingin tahu bagaimana mengelolanya, bagaimana memasarkannya, dan bagaimana membuatnya bisa terus berjalan untuk menunjang aktivitas kelompok.” Ujar Wirda, Ketua LPHK Puteri Pukes.
WRI Indonesia telah menjalankan Program BFM selama tiga bulan terakhir. Tahapan berikutnya akan diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan produktivitas kawasan, peningkatan kapasitas usaha, penciptaan peluang kemitraan, serta mobilisasi pembiayaan campuran (blended finance) oleh para pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan usaha KUPS. (Red)
