Jakarta – Desakan untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan GRIB Jaya kembali mencuat setelah sebuah petisi berjudul “Bubarkan GRIB Jaya” beredar luas di platform Change.org sejak Minggu (30/8/2026). Petisi yang digagas akun Want Safe Home itu menuding GRIB Jaya terlibat dalam kericuhan pascademonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8), serta dikaitkan dengan tindak kekerasan terhadap warga sipil.
Hingga Selasa (1/9/2026), petisi tersebut telah mendapat dukungan sebanyak 18.364 tanda tangan. Dalam petisinya, pembuat menyebut GRIB Jaya harus dibubarkan karena kelompok dan anggotanya diduga melakukan kekerasan saat pecahnya kericuhan malam hari setelah aksi demonstrasi berlangsung. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah keterkaitan nama ormas tersebut dengan insiden kematian Bambang Setiawan, penjual cermin yang ditemukan tewas di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.
Tidak hanya itu, petisi juga menyoroti rekam jejak organisasi yang dianggap pernah terlibat intimidasi, tindak kekerasan, dan pelanggaran hukum hingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Melalui petisi yang sama, Want Safe Home mendesak pemerintah dan aparat kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap GRIB Jaya demi memastikan rasa aman dan ketertiban publik di Ibu Kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan publik terhadap aktivitas kelompok ini kian tajam setelah munculnya sekelompok massa berikat kepala yang datang menggunakan truk ke sekitar gedung DPR RI malam hari usai aksi, seperti disampaikan politisi Ferdinand Hutahaean. Dalam unggahan Instagram pribadi, Ferdinand menilai kehadiran kelompok tersebut menunjukkan adanya dua arus masyarakat di tengah tensi politik: kelompok yang menolak dan kelompok yang mempertahankan pemerintahan.
“Ketika ada sekelompok orang yang tidak menyukai pemerintah, maka di sisi lain akan ada juga orang yang mencintai pemerintah,” tulis Ferdinand. Ia menyebut massa sebagai kelompok warga yang ingin menjaga Jakarta dari kekacauan yang bisa ditimbulkan oleh aksi-aksi anarkis. Meski demikian, Ferdinand secara tegas menolak segala bentuk kekerasan di ruang publik, baik yang dilakukan oleh massa pro ataupun kontra pemerintah, serta mengingatkan pentingnya penegakan hukum dalam setiap aksi yang berpotensi merusak ketertiban.
Petisi dengan ribuan dukungan ini menjadi perhatian baru di tengah polemik pasca-unjuk rasa yang menyisakan dugaan kekerasan dan kematian warga sipil. Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait tuntutan pembubaran ormas tersebut. Sementara pihak kepolisian masih menelusuri fakta di lapangan dan mengumpulkan keterangan sejumlah pihak yang terlibat dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. (*)
