HOTELBET slot preparation.lsrs.lu

6 Bulan Pascabencana, Gubernur Aceh ke Mendagri: Sawah Belum Bisa Dipakai, Sungai Harus Dibersihkan

Redaksi Bara News

- Redaksi

Minggu, 14 Juni 2026 - 02:30 WIB

50402 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyoroti masih banyaknya persoalan di wilayah pelosok enam bulan pascabencana banjir dan longsor. Hal itu ia sampaikan langsung di hadapan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi dan evaluasi pemulihan pascabencana di Aceh.

Rakor tersebut digelar di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (9/6/2026). Hadir Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta para kepala daerah dari wilayah terdampak bencana dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menegaskan, sektor pertanian dan infrastruktur dasar masih menjadi masalah utama di banyak daerah. Menurutnya, hingga kini masih banyak sawah dan jaringan irigasi yang belum bisa difungsikan, termasuk sejumlah jembatan dan akses jalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” kata Mualem dalam pertemuan tersebut.

Ia menilai kondisi sungai di Aceh menjadi persoalan paling mendesak karena berdampak langsung pada risiko banjir dan kehidupan masyarakat di bantaran sungai. Normalisasi dan penataan alur sungai disebutnya harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Gubernur menekankan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk mempercepat penanganan dampak bencana yang masih dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.

“Insyaallah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang,” ujar Mualem.

Dalam forum yang sama, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyoroti tekanan inflasi yang saat ini membayangi perekonomian Aceh. Berdasarkan data kementerian, kata dia, Aceh menempati posisi kedua inflasi tertinggi di Indonesia.

Ia berharap dukungan lebih besar dari pemerintah pusat untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi, terutama di tengah proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung.

Fadhlullah juga memaparkan perkembangan realisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh. Hingga saat ini, realisasi TKD disebut telah mencapai sekitar 45 persen. Ia mendorong para bupati dan wali kota untuk mempercepat penyerapan anggaran.

“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” kata Fadhlullah.

Dari pemerintah pusat, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan hasil analisis Satgas Nasional terkait pemulihan pascabencana di Aceh. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, 10 di antaranya dinyatakan sudah kembali berfungsi secara normal.

Menurut Tito, pemulihan di Aceh dinilai dari berbagai indikator lintas sektor seperti pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga konektivitas wilayah. Ia menyebut pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk sektor pertanian yang terdampak bencana.

“Untuk sektor pertanian, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sawah, irigasi, dan lahan terdampak,” ujar Tito.

Tito menegaskan pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan lanjutan untuk percepatan pemulihan. Ia juga menyatakan komitmen memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus (otsus) Aceh, termasuk upaya mengembalikan skema dua persen mulai tahun depan, guna memperkuat kapasitas keuangan Aceh dalam menangani dampak bencana maupun pembangunan jangka panjang.

“Oleh sebab itu, dana TKD yang sudah dikembalikan pada tahun ini dapat digunakan segera dan dihabiskan untuk berbagai program pemulihan bencana agar usulan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lancar,” tegas Tito.

Rakor tersebut turut dihadiri para wakil dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana dan person in charge (PIC) dari kementerian/lembaga terkait yang menangani pemulihan di Aceh. Mereka memaparkan perkembangan di daerah masing-masing serta menyusun langkah percepatan pemulihan di sisa wilayah yang belum sepenuhnya pulih. (*)

Berita Terkait

Ketua Fast Respon Counter Polri DPW Aceh : Mari Kawal Program Kapolri Baru, Komitmen Pengawasan Dan Sinergi Tak Boleh Kendur
Kabut Asap Tebal Selimuti Aceh, Warga Diminta Waspada dan Jaga Kesehatan
Asap Karhutla Selimuti 13 Kabupaten Kota di Aceh, Jarak Pandang 2 Kilometer dan Negara Gagal Cegah Bencana Rutin
Gubernur Aceh Lantik Taufik sebagai Penjabat Sekda, Dorong Perkuatan Koordinasi Pemerintahan
Ketua Umum HMI Komisariat se-Kawasan Cabang Banda Aceh: Mendesak MPK PB HMI Menguji Keabsahan Penetapan Pj Ketua Umum HMI Cabang Banda Aceh dan Mengusut Dugaan Politisasi Organisasi Menjelang Kongres
Eks GAM Denmark, Eropa Soroti Lambannya Penyerapan TKD, Minta Pengawasan Diperketat
DTPHP Nagan Raya Raih Penghargaan Peringkat I pada Workshop Sasaran Indikatif Tanaman Pangan Tahun 2027 Se Provinsi Aceh
DTPHP Nagan Raya Terima Piagam Penghargaan pada Workshop Sasaran Indikatif Tanaman Pangan 2027

Berita Terkait

Minggu, 18 Oktober 2026 - 22:38 WIB

Keluarga Temukan Bekas Luka Tembak, Kematian Bharada Valdo di Markas Polairud Memicu Tuntutan Investigasi

Minggu, 18 Oktober 2026 - 22:28 WIB

Darah di Markas Polairud: Tragedi Kematian Bharada Valdo yang Menyisakan Tanda Tanya Besar

Minggu, 18 Oktober 2026 - 21:32 WIB

57.000 Orang Utan Kehilangan Habitat Akibat Karhutla, Kematian Massal Tak Tercatat

Minggu, 18 Oktober 2026 - 18:59 WIB

Karhutla Indonesia Seluas 900.000 Hektare Disorot Media Asing, Setara Empat Kali Luas Tokyo

Minggu, 18 Oktober 2026 - 15:49 WIB

Bayang-Bayang Kabut Asap, Singapura Kembali Bidik Tujuh Perusahaan di Balik Karhutla Indonesia

Minggu, 18 Oktober 2026 - 15:22 WIB

Aturan Pidana Baru, Sinergi Aparat Penegak Hukum di Tengah Tantangan Implementasi KUHP dan KUHAP Nasional

Minggu, 18 Oktober 2026 - 14:56 WIB

Polri Perang Terbuka Lawan Kampung Narkoba, Rekam Jejak Internal Bakal Dievaluasi

Minggu, 18 Oktober 2026 - 13:55 WIB

Kapolri Instruksikan Bareskrim Usut Tuntas Dugaan Tindak Pidana di Sektor Pasar Modal

Berita Terbaru

KABAR DUKA

Irjen Polisi Purnawirawan Napoleon Bonaparte Tutup Usia

Minggu, 18 Okt 2026 - 22:13 WIB