Banda Aceh — Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat untuk menyesuaikan besaran bantuan rumah layak huni bagi warga terdampak banjir, khususnya yang mengalami kerusakan berat, agar dinaikkan menjadi Rp98 juta per unit. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Aceh dalam rapat koordinasi penanganan bencana banjir di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/12/2025), yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto.
Wakil Gubernur menyampaikan bahwa nilai bantuan yang selama ini diberikan pemerintah pusat dinilai belum cukup untuk membangun rumah yang layak sesuai dengan standar yang telah diterapkan Pemerintah Aceh. Ia menegaskan bahwa besaran kebutuhan sebesar Rp98 juta bukan angka sembarangan, melainkan merujuk pada spesifikasi dan standar bangunan layak huni yang selama ini digunakan di Aceh, mencakup struktur tahan bencana serta kelengkapan sanitasi dan fasilitas dasar penghuni rumah. Ia berharap dengan penyesuaian nilai bantuan tersebut, pembangunan rumah bagi penyintas banjir dapat dilakukan lebih optimal dan berkelanjutan.
Selain perumahan, pemerintah provinsi juga menilai pentingnya percepatan pemulihan sektor-sektor produktif yang terdampak banjir. Wakil Gubernur menyoroti perlunya intervensi lebih cepat untuk sektor pertanian dan perikanan, yang menjadi tumpuan penghidupan sebagian besar warga Aceh. Hal ini mencakup pemulihan lahan sawah, tambak, perkebunan, serta normalisasi kawasan permukiman warga yang terendam lumpur dan terganggu sistem drainasenya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, upaya ini penting agar aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali pulih dengan lekas, apalagi menjelang bulan suci Ramadhan yang diharapkan bisa menjadi momentum pergerakan ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada distribusi logistik semata, tetapi harus mencakup kegiatan pemulihan pascabencana yang menyeluruh dan adil.
Menko PMK Pratikno dalam tanggapannya menyatakan bahwa pemerintah pusat turut mengupayakan agar pemulihan ekonomi masyarakat terdampak banjir dapat berlangsung seiring dengan penanganan kebutuhan dasar. Ia menilai bahwa status darurat bisa saja diperpanjang, jika hasil kajian di lapangan mengonfirmasi bahwa kondisi belum memungkinkan untuk transisi ke tahap pemulihan. Pratikno juga memberi perhatian khusus pada kebutuhan masyarakat Aceh menjelang Ramadhan dan persiapan haji tahun 2026, khususnya bagi calon jemaah dari wilayah terdampak banjir. Pemerintah pusat akan melakukan koordinasi dengan lembaga pengelola haji untuk memberi pengaturan yang lebih fleksibel bagi jemaah asal Aceh agar tidak mengalami kesulitan akibat dampak bencana.
Pemerintah pusat, tegas Pratikno, juga akan memastikan pendataan diprioritaskan dan dilakukan secara akurat. Data menjadi fondasi dari seluruh program pemulihan. Ia menyebut pentingnya sinkronisasi antar-kementerian agar paket bantuan, baik dalam bentuk langsung maupun program kerja jangka menengah, benar-benar menyentuh seluruh kelompok terdampak. Dari sisi koordinasi pusat, Pratikno akan mengawal berbagai kebijakan agar tidak terjebak pada pendekatan birokratis semata.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan bahwa banjir yang terjadi di Aceh dalam beberapa pekan terakhir telah berdampak luas, melibatkan setidaknya 18 kabupaten/kota. Tujuh di antaranya kini memasuki fase transisi dari masa tanggap darurat ke pemulihan. Daerah tersebut yaitu Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Kota Langsa, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Singkil. Sementara itu, 11 wilayah lainnya masih berada dalam status tanggap darurat karena kondisi infrastruktur dan aksesibilitas wilayah yang masih belum pulih.
Terkait kebutuhan hunian, BNPB telah menyiapkan dua skema utama. Pertama, bantuan biaya hidup akan diberikan kepada keluarga yang sementara tinggal bersama kerabat atau keluarga terdekat. Kedua, bagi penerima yang tidak memiliki tempat tinggal lagi karena rumah mereka hancur total, akan dibangunkan hunian sementara. Hunian ini tidak harus terpusat di satu lokasi namun bisa tersebar di lahan-lahan kosong dengan syarat memenuhi spesifikasi minimal yang telah ditentukan BNPB. Hunian tersebut harus mencakup sanitasi, air bersih, penerangan, serta akses mudah ke layanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir dalam rapat itu turut memberikan pemaparan kondisi umum terkini serta respons pemerintah provinsi sejauh ini. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi sebelumnya dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Pemerintah Aceh diarahkan untuk segera mengusulkan dana siap pakai atau DSP, yang diperuntukkan bagi akomodasi kegiatan pembersihan wilayah terdampak, perbaikan infrastruktur dasar, dan percepatan pemulangan warga ke rumah masing-masing. Ia menyampaikan bahwa sekitar 80 ribu unit rumah mengalami rusak ringan hingga sedang, dan direncanakan akan diberikan dukungan dalam bentuk bantuan uang tunai untuk mempercepat normalisasi hunian dan mengurangi jumlah pengungsi.
Upaya percepatan itu, menurutnya, menjadi perhatian strategis karena menyangkut stabilitas sosial masyarakat di tengah ancaman bencana susulan akibat cuaca ekstrem. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh tahapan akan dilakukan dengan asas transparansi dan melibatkan pengawasan lintas lembaga, termasuk aparat penegak hukum dan perwakilan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, serta pejabat teknis dari sejumlah kementerian terkait. Koordinasi lintas sektor ini ditujukan untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan mempercepat kanal distribusi bantuan ke wilayah terdampak, baik di wilayah dataran tinggi maupun daerah pesisir yang hingga kini masih terisolasi sebagian akses jalannya. Pemerintah Aceh berharap, dengan perhatian pusat yang lebih besar dan kebijakan yang responsif, seluruh proses pemulihan dapat dilaksanakan secara terukur, cepat, dan tetap berpihak kepada korban bencana. [*]
